Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan penyerapan anggaran semester I 2019 sebesar 26,18 persen. Pencapaian tersebut masih berada di bawah rata-rata penyerapan anggaran kementerian/lembaga secara nasional yang sekitar 40 persen.

"Ini sesuai dengan yang dilaporkan bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Kementerian PUPR berada di bawah rata-rata nasional. Nasional kalau keuangan secara rata-rata sekitar 40 persen," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Menteri Basuki mengutarakan, rendahnya tingkat penyerapan anggaran Kementerian PUPR pada 6 bulan pertama tahun ini disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari rotasi pejabat di tubuh kementerian hingga penghentian pengerjaan proyek pada saat hari raya besar seperti Lebaran Idul Fitri kemarin.

"Kami bukan mau beralasan. Tapi karena ada reorganisasi, ada pemilu, ada hari raya yang harus berhenti bekerja. Mudah-mudahan dengan evaluasi sekarang ini, diagnosisnya kan 92,75 persen. Kalau diagnosisnya nasional, akhir tahun 95 persen. Saya kira Insya Allah masih oke," tuturnya.

Menurut catatan Kementerian PUPR per 8 Juli 2019, realisasi penyerapan keuangan untuk Tahun Anggaran 2019 baru mencapai Rp30,84 triliun dari total pagu anggaran yang sebesar Rp117,817 triliun. Begitu juga dengan realisasi fisik, yang sebesar 27,36 persen.

Adapun penyerapan terbesar dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, yakni 43,65 persen atau sekitar Rp174,158 miliar dari total alokasi pagu Rp398,969 miliar.

Sementara, penyerapan anggaran terendah dicatat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, yakni hanya 10,86 persen atau Rp2,515 triliun dari total alokasi pagu yang sebesar Rp23,163 triliun.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com