Menteri Bambang Pastikan Ibu Kota Baru Terapkan Konsep Smart City

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa rencana pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan akan menggunakan konsep smart city atau kota cerdas. Konsep itu nantinya akan mengombinasikan antara kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta memperhatikan efisiensi.

"Jadi saya tekankan penerapan smart city di (ibu kota baru) haruslah berwawasan untuk menjadikan kota itu pertama berkelanjutan dan kota itu makin nyaman untuk ditinggali penduduknya," kata Menteri Bambang dalam sebuah diskusi yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (22/8).

Seperti konsep smart city pada umumnya, pembangunan ibu kota baru akan menggunakan pendekatan-pendekatan sistem kota cerdas. Di mana infrastruktur pendukung awal seperti air bersih, sampah, maupun gedung-gedungnya akan di desain sesuai dengan konsep berkelanjutan.

"Jadi kalau boleh saya simpulkan smart city di ibu kota baru kita adalah smart untuk berkelanjutan," kata dia.

Di samping itu, salah satu pendukung lainnya yang akan diterapkan di dalam ibu kota baru akan menggunakan smart berbasis teknologi. Ini dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan para aparatur negara di daerah tersebut.

"Pertama orientasinya memenuhi kebutuhan dan layanan dasar warga kota. Dari misalkan air bersih, sanitasi, air limbah, kemudian juga jaringan listrik, kemudian layanan administrasi apakah untuk KTP, keperluan administrasi lainnya mengurus izin sampai kepada kebutuhan terkait dengan penanggulangan bencana, ketertiban lalu lintas atau menurunkan tingkat kriminalitas jadi semua hal dasar itu harus menjadi isu yang diatasi dengan pendekatan smart berbasis teknologi," tandas dia.

Seperti diketahui, Rencana pemindahan Ibu Kota sepertinya serius dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keseriusan itu semakin terlihat saat Pidato Kenegaraan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/8) siang.

Saat melakukan Pidato Kenegaraan tahunan itu, Presiden Jokowi meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Namun, belum ada titik terang mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru tersebut.