Menko Darmin: Proyek infrastruktur belum semua selesai, Anda sudah hitung utangnya

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga September 2017 mencapai Rp 3.886,45 triliun. Angka ini meningkat hingga Rp 40,66 triliun dari Agustus 2017 sebesar Rp 3.825,79 triliun.Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam merespons soal utang pemerintah. Sebab, meski utang pemerintah bertambah, namun hal itu digunakan untuk sektor produktif.Dia mengaku, saat ini memang belum terlihat keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan utang pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyak proyek infrastruktur yang belum selesai, sehingga belum terlihat hasilnya."Kalau dihitung infrastruktur yang dibangun saja sudah banyak sekali. Memang hitungnya bagaimana itu saja pertanyaannya. Karena infrastruktur belum selesai juga, sebagian sudah, sebagian masih dibangun, sebagian masih diproses, sedangkan Anda sudah menghitung utangnya," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/10).Dia menilai, pemakaian utang pemerintah saat ini sudah benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Sehingga, jika nantinya proyek infrastruktur yang tengah dibangun sudah selesai, maka pemerintah akan mendapatkan keuntungan."Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif itu pada dasarnya tidak masalah. Namanya membangun sesuatu, itu jangka panjang. Pemerintah itu kalau yang konsumtif itu masih dalam soal-soal seperti subsidi BBM, itu konsumtif. Kalau ini kan tidak, dipinjam karena kita perlu pembiayaan infrastruktur," imbuhnya.Seperti diketahui, utang pemerintah tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.128,46 trilun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) tercatat sebesar Rp 2.591,55 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp536,91 Triliun. Sementara pinjaman tercatat sebesar Rp737,99 triliun."Tambahan pembiayaan utang tersebut memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial," seperti dikutip laman resmi DJPPR Kementerian Keuangan.