Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen dan resmi beralih ke PT Inalum, induk holding pertambangan.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, non-pajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," jelas dia.

Jokowi menegaskan, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. "Dan tentu saja papua dapat pajak daerahnya," tegas dia.

Namun demikian, produksi PT Freeport Indonesia mengalami penurunan cukup tajam di 2019. Ini juga bertepatan dengan dikuasainya 51 persen saham Freeport oleh pemerintah Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi Freeport saat ini? Berikut uraiannya:

Produksi Menurun

Produksi konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia tahun ini mengalami penurunan akibat kandungan tembaga di tambang sudah menipis. Ini bertepatan dengan dimilikinya 51 persen saham Freeport oleh Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot mengatakan, pendapatan Freeport Indonesia tahun ini akan menurun, akibat produksi tembaga di tambang terbuka Grasberg menurun karena kandungan mineralnya sudah habis.

"Saya nggak mau menyebutkan angka yang jelas itu turun dari 2018. Jadi EBITDA dan revenuenya turun," kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/1).

Bambang mengungkapkan, penurunan produksi tidak disebabkan penghentian kegiatan pertambangan, tetapi peralihan penambangan ke tambang bawah tanah. Saat ini kegiatan penambangan bawah tanah sudah dimulai namun belum optimal.

"Nggak berhenti operasi tapi continues. Yang sekarang bawah tanah sudah beroperasi karena cadangan di bawah tanah kelanjutan mineralisasi yang di atas tadi," jelasnya.

Menurut Bambang, produksi mineral tembaga Freeport Indonesia akan kembali naik hingga 2025 sebagai tahun puncak produksi. Namun dia belum bisa menyebutkan kenaikan produksinya.

"Bukan karena tambangnya berhenti bukan masalah cadangan kadar karena proses yang belum dimulai, tapi2020 dia naik lagi 2021 terus naik sampai 2025 dia stabil," tandasnya,

Ekspor Konsentrat Anjlok

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia akan turun akibat penurunan produksi yang disebabkan peralihan lokasi penambangan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, produksi tembaga olahan atau konsentrat tembaga PT Freeport turun dari tahun lalu 2,1 juta ton per tahun menjadi 1,2 juta ton per tahun.

"Nah, kira-kira di tahun 2019 itu turun kan produksinya. Itu jadinya sekitar 1,2 juta ton konsentrat," kata Yunus, di Kantor Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM, Rabu. (9/1).

Yunus mengungkapkan, dari 1,2 juta ton produksi konsentrat Freeport Indonesia tahun ini, 800 ribu ton akan dimurnikan di fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) Smelting di Gresik, Jawa Timur. Sedangkan sisanya sebanyak 200 ribu ton diekspor.

"Dari 1,2 juta ton, yang 800 ribu-nya ini ke smelting Gresik diproses. 2019 itu turun produksi konsentratnya kan," ujarnya.

Menurut Yunus, saat produksi belum mengalami penurunan, ekspor konsentrat Freeport Indonesia sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Sedangkan yang dimurnikan di Smelter Smelting Gresik sebanyak 800.000 ton per tahun.

"Tahun 2018. Yang 1,2 juta diekspor, yang 800 ribu-nya ini ke Smelting Gresik diproses. 2019 itu turun produksi konsentratnya kan," tutur Yunus.

Masih Sanggup Bayar Cicilan Utang

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) tetap lancar membayar utang ketika PT Freeport Indonesia mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya produksi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, sebagai induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan, Inalum mampu mengatasi kondisi keuangan yang sulit, seperti penurunan pendapatan yang disebabkan penurunan produksi.

"Inalum kan perusahaan holding mestinya dia pintar ngitungnya," kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Mineba, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut Bambang, penurunan produksi yang berdampak pada penurunan pendapatan Freeport Indonesia sudah rencanakan Inalum, sehingga sudah memiliki siasat untuk menyicilnya. "Mestinya sudah direncanakan bagaimana mencicilnya, meski sudah direncanakan semua," ucapnya.

Dia mengungkapkan, pendapatan Freeport Indonesia tahun ini akan menurun, akibat produksi tembaga di tambang terbuka Grasberg menurun karena kandungan mineralnya sudah habis. "Saya nggak mau menyebutkan angka yang jelas itu turun dari 2018. Jadi EBIDA dan revenuenya turun," ujar Bambang.

Tak Bayar Dividen 2 Tahun

PT Freeport Indonesia (PTFI) tak akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, termasuk kepada pemilik mayoritas PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selama dua tahun, yakni pada 2019-2020.

"Sudah dihitung, 'bottom line' kita nggak pakai dividen dua tahun, 2021 mulai ada sedikit," kata Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin seperti ditulis Antara di Jakarta, Rabu (9/1).

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan menurunnya produksi, akibat adanya perpindahan produksi dari tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground). Budi menyampaikan, produksi dan penerimaan akan mulai membaik pada 2023, yang diprediksi mencapai USD 2 miliar.