Kemacetan Bikin Boros Bensin 2,2 Juta Liter per Hari, Kerugian Rp71 Triliun per Tahun

Merdeka.com - Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mengambil skema buy the service menjadi angkutan perkotaan. Artinya, pemerintah pusat membeli layanan dari operator, dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

"Skema buy the service tidak menggunakan sistem setoran, artinya pengemudi mendapat gaji bulanan, operator hanya berkonsentrasi pada pelayanan, pembayaran sesuai dengan kilometer layanan, dan mempunyai standar pelayanan tertentu," ucap Djoko dikutip pada Kamis (2/2).

Djoko mengatakan, skema atau intervensi terhadap keberlangsungan transportasi publik oleh pemerintah merupakan upaya krusial. Sebab, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2019, pemborosan bensin akibat kemacetan di perkotaan mencapai 2,2 juta liter per hari.

Terjadi kemacetan akibat jumlah kendaraan pribadi lebih tinggi dibanding transportasi umum. Selain boros bensin, dampak lain karena tidak ada intervensi pemerintah terhadap transportasi umum yaitu, kerugian ekonomi mencapai Rp71,4 triliun.

"Kerugian Rp 71,4 triliun per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan waktu hilang dan terjadi pemborosan BBM sebesar 2,2 juta liter per hari," ucapnya.

Djoko berpandangan perlu ada push and pull strategy yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya, agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Namun, dia menyadari strategi ini memiliki tantangan tersendiri akibat masifnya pengendara motor.

"Bukan hal yang mudah dilakukan di tengah kenyamanan penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor," imbuhnya.

Djoko juga menyoroti, pengguna angkutan perkotaan mengalami penurunan demand secara signifikan, sebab masyarakat semakin tergantung pada kendaraan pribadi.

Apabila dibiarkan, Djoko meyakini angkutan perkotaan terancam punah. Dan kondisi seperti ini telah terjadi di beberapa kota di Indonesia yang tidak memiliki lagi transportasi publik memadai.

Penyelamatan angkutan perkotaan harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk peremajaan kembali dan mengembalikan daya saing angkutan perkotaan. "Penerapan skema buy the service merupakan intervensi yang dilakukan pemerintah dengan membeli produksi layanan angkutan perkotaan," pungkasnya.