Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur. Saat membuka rapat, Dia mengingatkan, empat hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pembantunya.

Pertama, Jokowi mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dapat memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat. Mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM.

"Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).

Kedua, dia ingin pembangunan modernisasi moda transportasi massal terus dilakukan, seperti MRT, LRT, kereta cepat terutama di kota-kota besar. Tujuannya, agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota besar semakin efisien, ramah lingkungan dan terkoneksi secara menyeluruh.

Ketiga, Jokowi meminta pembenahan dilakukan secara berkelanjutan pada manajemen rantai pasok konstruksi, mulai dari penyiapan SDM, peralatan, material, inovasi, teknologi dan pendanaan. Jokowi mengatakan saat ini penyiapan material konstruksi masih terjadi gap antara suplai dan demand.

"Misalnya kebutuhan aspal sebesar 650 ribu ton baru terpenuhi 70 persen. Kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60 persen. Artinya kita perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur," ujarnya.

Melibatkan Swasta

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, biaya pembangunan infrastruktur tak bisa seluruhnya ditanggung APBN. Oleh karena itu, dia menyarankan agar para pembantunya menggunakan model pembiayaan kreatif, seperti melibatkan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur atau melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif.

Keempat, Jokowi mengingatkan agar proyek-proyek infrastruktur tidak diambil seluruhnya oleh BUMN.

"Ini penting digaris bawahi. Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN. Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil menengah, tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur," tutupnya.