IMF: Reformasi Pajak untuk Ekonomi Hijau Bisa Serap 30 Juta Tenaga Kerja
Merdeka.com - International Monetary Fund (IMF) menilai, mempercepat reformasi perpajakan dalam rangka menjawab tantangan perubahan iklim bisa mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja baru hingga 30 juta orang dalam 10 tahun ke depan.
"Reformasi mendasar untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan dapat menciptakan 30 juta pekerjaan baru dalam dekade ini," kata Managing Director IMF, Kristalina Georgieva seperti dikutip dari imf.org, Jakarta, Kamis (14/10).
Untuk itu, setiap negara harus bisa menciptakan paket kebijakan ekonomi hijau. Lalu menentukan harga karbon yang kuat dan meningkatkan investasi hijau yang substansial.
Selain itu, di era digitalisasi ini, investasi digital menjadi sebuah keniscayaan. Dampaknya investasi digital ini mampu menggerakkan sebagian masyarakat dunia untuk melakukan berbagai aktivitas secara online. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan standar hidup.
"Kita harus yakin bahwa investasi digital tersedia di mana-mana untuk membuat separuh umat manusia lainnya online yang tidak hari ini, untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup," katanya.
Sementara itu, keberadaan teknologi baru seperti aset kripto, mata uang digital harus dikelola dengan hati-hati masing-masing bank sentral di seluruh dunia.
Kristalina mengatakan, ketika IMF mengejar reformasi perpajakan yang besar, negara-negara G20 mencapai kesepakatan untuk membuat pengaturan tentang pajak perusahaan minimum global dan redistribusi hak perpajakan. Hal ini menunjukkan IMF bisa berkerja lintas batas dan mendorong berbagai pihak untuk menjadi lebih baik.
"Ini menunjukkan bahwa kami dapat bekerja sama lintas batas untuk membuat semua orang menjadi lebih baik," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga.
Baca SelengkapnyaKontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan tujuan dapat meningkatkan ekspor.
Baca SelengkapnyaDampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.
Baca Selengkapnya