Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Tunda Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Tunda Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menunda berbagai program yang tidak mendesak seperti pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebaliknya pemerintah harus fokus pada pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dinilai lebih penting untuk ditangani.

"Sebaiknya pemerintah menunda hal-hal yang dirasakan belum urgent seperti pemindahan Ibu Kota Negara," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah, Jakarta, Selasa (28/9).

Hasan menjelaskan, realisasi APBN tahun 2022 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Namun hal itu juga bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat dari sektor kesehatan, pendidikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebangkitan UMKM dan ketahanan pangan.

Selain itu, pemerintah juga harus mencermati inflasi yang selama pandemi berada di level yang rendah. Seharusnya, kata Hasan, ini sebagai pengingat pemerintah bahwa daya beli masyarakat terus menurun.

"Pemerintah, BI dan OJK ini seharusnya mencermati inflasi yang begitu rendah sebagai alarm daya beli masyarakat yang terus menurun," kata dia.

Begitu juga dengan jumlah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sedang terjadi. Ketahanan pangan menjadi faktor penting yang harus dicapai. Misalnya dengan meningkatkan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani. Baik petani penggarap atau pemilik lahan di bawah 1 hektare dan meningkatkan nilai tukar nelayan yang saat ini anggarannya kecil.

Tolak Pajak Sembako

Selain itu, Partai Demokrat juga menyatakan menolak usulan pemerintah dalam pengenaan pajak pada sembako, pendidikan, kesehatan sosial dan keagamaan. Memang kata Hasan, perlu adanya reformasi perpajakan, tetapi pemerintah diminta untuk bersikap bijak dalam menentukan besarnya kenaikan pajak dengan kondisi yang terjadi saat ini.

"Reformasi perpajakan memang harus ditingkatkan, tapi pemerintah harus bijak melihat kondisi dan waktu pelaksanaan karena situasi pandemi sangat menyulitkan pelaku usaha sekarang ini," kata dia.

Terkait pembiayaan utang, Partai Demokrat meminta pemerintah harus memperhatikan kemampuan bayar pokok utang dan bunga. Sebab berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, total utang pemerintah telah melebihi setengah dari aset negara.

"Berdasarkan LKPP (utang negara) sudah melebihi setengah dari total aset atau 59 persen. Sementara rekomendasi IMF ini enggak boleh lebih dari 35 persen," kata dia.

Hal ini sambung Hasan harus menjadi peringatan bagi pemerintah karena ada potensi gagal bayar. Sehingga sudah seharusnya pemerintah menyusun peta jalan pembayaran utang. "Kondisi ini sebagai warning adanya potensi gagal bayar, maka perlu ada roadmap dalam pembayaran utang,," kat dia mengakhiri.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Calon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan

Calon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan

Semua berharap presiden terpilih yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan Kesehatan yang ada sehingga tercapai derajat Kesehatan Masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ketua DPD NTB Sampaikan Keluhan Warga, AHY Janji Benahi Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

Ketua DPD NTB Sampaikan Keluhan Warga, AHY Janji Benahi Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

IJU mengamini, masalah bidang kesehatan masih menjadi problem serius di NTB. Khususnya soal stunting dan infrastruktur kesehatan.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Kasus Ibu Lahiran di Pinggir Jalan Karena Ditolak Bidan, Faskes di Jember jadi Sorotan

Kasus Ibu Lahiran di Pinggir Jalan Karena Ditolak Bidan, Faskes di Jember jadi Sorotan

Buntut kejadian itu, Apdesi Jember hari ini akan melakukan aksi ke Dinas Kesehatan dan DPRD Jember untuk mencari solusi konkret.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Survei ASI: Anies-Cak Imin Dianggap Mampu Atasi Krisis Iklim, Prabowo-Gibran Dinilai Punya Komitmen

Survei ASI: Anies-Cak Imin Dianggap Mampu Atasi Krisis Iklim, Prabowo-Gibran Dinilai Punya Komitmen

Survei ASI dilakukan di Jabodetabek pada 16-21 Desember dengan populasi penduduk 17-23 tahun dan 24-39 tahun.

Baca Selengkapnya