Datangi Kementerian BUMN, Awak Kabin Garuda Indonesia Curhat Kelakuan Ari Ashkara

Merdeka.com - Ikatan Keluarga Pegawai Garuda Indonesia (Ikagi) mendatangi kantor Kementerian BUMN siang tadi sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan Ikagi diterima langsung oleh Menteri BUMN Erick Tohir 30 puluh menit setelahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ikagi mencurahkan isi hati mereka selama dipimpin oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

"Kita sampaikan juga beberapa permasalahan yang terjadi pada awak kabin dan pada kami sebagai serikat kerja," kata Ketua Ikagi Zaenal Muttaqin di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Zaenal menuturkan, kepemimpinan Ari Askhara tidak sesuai dengan harapan dan mencerminkan perusahaan negara. Dia juga mengeluhkan transparansi di perusahaan pimpinan Ari Askhara yang seharusnya dilakukan demi kemajuan dan kesejahteraan awak kabin dan karyawan.

Kepada Erick Tohir , Zaenal juga meminta agar perusahaan dan kementerian ikut bekerja sama membangun perusahaan maskapai penerbangan negara ini dengan perilaku atau bermoral baik. Pihaknya juga mendukung upaya Erick dalam pembenahan di Garuda Indonesia pasca terbongkarnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda bromton beberapa waktu lalu.

"Itu yang kami sampaikan kepada Pak Menteri," kata Zaenal.

4 Poin Disampaikan Erick Thohir

Dari pengaduan itu, ada empat poin yang disampaikan Erick Tohir. Pertama, tetap menjaga persatuan dan kesatuan soliditas sebagai awak kabin (pramugari dan pramugara) tidak terpecah. Menjalankan fungsi sebagai pramugari dan pramugara yang taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan kita.

Kedua, terkait permasalahan perjanjian kerja bersama (PKB) harus disepakati dengan baik untuk mendapatkan win-win solution di antara pekerja dan perusahaan. Ketiga, Erick berharap nantinya para pemangku jabatan di perusahaan Garuda adalah mereka yang memiliki moral yang baik.

"Keempat, Pak Menteri tidak ingin kami mendapatkan pemberitaan isu yang tidak baik," kata Zaenal.

Lebih lanjut Erick meminta memisahkan persoalan internal perusahaan dan proses hukum. Sehingga Masalah internal perusahaan sebaiknya diselesaikan secara internal. "Apabila ada persoalan hukum yang sedang berjalan kita hargai prose hukum," imbuhnya.