Cuma dapat royalti 1 persen, Jero Wacik tiarap hadapi Freeport

Merdeka.com - Tragedi longsornya terowongan pusat pelatihan Big Gosan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, yang menewaskan 28 orang pekerja pekan lalu, telah menyita perhatian publik.

Tragedi yang diakui oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel sebagai kecelakaan terburuk ini seolah ingin mengingatkan pemerintah untuk mendesak Freeport agar taat akan aturan main di Indonesia. Tidak hanya soal keselamatan dan jaminan kerja bagi pekerja perusahaan tambang emas itu saja, tapi juga soal andilnya Freeport untuk Indonesia yang selama ini kekayaan alamnya telah dikuras habis.

Keberadaan dan operasional Freeport Indonesia sejak 1967 hingga kini tak ubahnya mesin pencetak uang bagi perusahaan induknya, yakni Freeport McMoran di Amerika Serikat.

Bagaimana andil Freeport untuk Indonesia, negara yang kekayaan alamnya sudah dikeruk hampir setengah abad? Kewajiban Freeport terhadap Indonesia bisa dilihat dari royalti dan dividen. Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban yang terbilang sangat rendah dibanding keuntungan yang dikantongi Freeport.

Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg akan habis pada 2021. Tapi, Freeport masih mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991.

Sejak pertengahan 2010, wacana renegosiasi kontrak karya Freeport terus bergulir. Salah satu poin utama adalah soal andil Freeport terhadap Indonesia dalam bentuk royalti dan dividen.

Dua menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik adalah yang terlihat paling ngotot mendesak Freeport ke meja perundingan.

Pemerintah menginginkan royalti Freeport sepuluh persen. Dari ujung timur Indonesia, Freeport menyatakan siap berunding, namun belum sepakat mengenai besaran royalti. Setelah lebih dari dua tahun berunding, hasilnya bisa ditebak. Pemerintah tak berdaya menghadapi kuatnya Freeport.

Tragedi longsornya tambang Freeport memaksa presiden direktur Freeport McMoRan Copper & Gold Incorporated Richard C Adkerson mendarat di Indonesia. Pemerintah terpaksa memanggil petinggi Freeport ke Jakarta lantaran ditolak ketika hendak meninjau langsung lokasi longsor ke Jayapura. Pertemuan tertutup berlangsung lebih kurang satu jam. Namun, tidak sedikitpun bicara soal renegosiasi royalti dan kontrak karya Freeport.

Jero Wacik yang bertemu langsung dengan bos Freeport tak berdaya ketika menyinggung soal royalti dengan Freeport. "Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," kata Jero yang berdiri tepat di sebelah kanan Richard.

Hal serupa juga terjadi pada Hatta. Hatta lebih irit bicara ketika wartawan bertanya soal Freeport. Terlebih jika ditanya soal progress perundingan kontrak karya dan royalti Freeport. Hatta memilih bungkam dan tidak berkomentar.

Selain royalti, Freeport juga berkewajiban memberikan dividen ke negara. Sebab, pemerintah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Tapi, lagi-lagi Freeport berulah. Tahun lalu saja, dari kewajiban memberi dividen Rp 1,5 triliun, setoran Freeport kurang Rp 350 miliar.

Tidak ada yang bisa memastikan kapan pemerintah berhasil memaksa Freeport ikut aturan main di Indonesia. Padahal, idealnya negara tidak boleh kalah dari kepentingan asing yang telah menguras kekayaan alam Indonesia.