Merdeka.com - Direktur Ritel Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tambok P Setyawati menyatakan pihaknya telah menghentikan penyaluran kredit baru untuk pembelian hunian Apartemen Meikarta. Hal itu dilakukan menyusul adanya kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek milik Lipppo Group tersebut.

"Ke depan dengan adanya kasus ini untuk nasabah baru tidak bisa kami proses dulu sampai proses hukumnya selesai, paling tidak ada titik jelas kemana," kata Tambok, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (18/10).

Tambo mengatakan, saat ini debitur hunian Meikarta masih terbilang sedikit. Di mana Perseroan mencatat, jumlah debitur hanya berkisar 200 nasabah. "Khusus Meikarta pembiayaan KPR saat ini kisarannnya 200-an debitur jumlahnya sekitar Rp 50 miliar," tambah dia.

Sementara, untuk para debitur existing tersebut akan dilakukan review untuk penyelesaiannya secara legal. "200 debitur tadi tentu akan kita review dan kajian hukumnya yang legal untuk bagaimana penyelesiaannya. Jadi tim legal akan urus untuk debitur existing dan debitur baru akan kita stop dulu," katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Perencanaan Bisnis BNI Bob T Ananta menambahkan, penyaluran kredit untuk hunian Meikarta relatif kecil. Secara persentase hanya 0,00001 persen dibandingkan total penyaluran kredit di sektor KPA yang sebesar Rp 32 triliun di September 2018.

"Kalau Rp 50 miliar itu 0,00001 persen terhadap total KPA itu sendiri yang Rp 32 triliun. Apalagi kalau dibandingkan penyaluran kredit keseluruhan, itu kecil sekali tapi memang dari internal kita sendiri melakukan review," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Penangkapan dilakukan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Tim telah mengamankan BS, swasta dari kediamannya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.