Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan penyebaran pandemi virus corona (COFID-19) membuat pertumbuhan perekonomian dunia diprediksi turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen. Tidak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut alami penurunan.

Maka dari itu, dia memerintahkan untuk kembali memfokuskan ulang dan merealokasi belanja dalam APBN dan APBD. Realokasi tersebut akan difokuskan pada tiga hal. Pertama, bidang kesehatan, terutama pengendalian virus corona. Kedua, jaminan keamanan sosial (social safety net). Terakhir, pemberian insentif ekonomi untuk pelaku usaha UMKM.

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," ungkap Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video teleconverence di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).

Presiden Jokowi mengatakan program sosial safety net atau bantuan sosial harus memberikan dampak untuk meningkatkan konsumsi, serta peningkatan daya beli masyarakat. Seluruh bantuan harus segera diimpelemnetasikan.

"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, kartu Indonesia pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin," kata Presiden Jokowi.

Kemudian, dia juga mengatakan kartu prakerja harus segera dimulai. Hal tersebut, kata dia, untuk memberikan peningkatan perekonomian. "Untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," ungkap Presiden Jokowi.

Jaga Daya Beli Saat Virus Corona, Dana PKH Tahap II Telah Cair Rp7 T di Maret

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin bantuan yang disalurkan pemerintah pada tahap II mencapai lebih dari Rp7 triliun. "Sampai tanggal 10 Maret 2020 kemarin, yang diajukan dan telah cair dari Kementerian Keuangan senilai Rp7 triliun untuk 9.214.185 KPM," kata Pepen.

Pepen juga mengimbau agar KPM PKH tidak panik dengan kondisi yang berkembang belakangan ini. "Kita harapkan tidak ada gejolak harga makanan yang terjadi, untuk itu KPM diminta tidak perlu panik dengan isu mengenai virus korona karena pemerintah telah berupaya untuk meminimalisirnya," kata Pepen.

Percepatan pencairan bansos PKH tahap II tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh Siti Rohani, KPM asal Kota Metro, Propinsi Lampung. Siti Rohani mengaku senang bisa menerima bansos PKH lebih cepat dari biasanya karena hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan anaknya.

"Uang ini akan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak dan keperluan sekolah," kata Siti. Pedagang mainan ini juga mengaku tidak mengambil semua dana PKH. "Saya ambil seperlunya untuk memenuhi kebutuhan saja dan sisanya masih saya tabung di bank," katanya.