Merdeka.com - Berkembangnya model bisnis baru seperti Gojek, GrabTaxi, dan Uber yang berbasis aplikasi di Indonesia tidak bisa ditampik. Semakin berkembangnya teknologi, maka keniscayaan berkembangnya model bisnis yang tak biasanya akan terjadi. Maka, untuk mengaturnya dibutuhkan aturan yang bisa mengakomodir dengan baik yakni dengan aturan ridesharing.

Nah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan akan mengkaji lebih dalam soal ridesharing. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Aturan mengenai ridesharing memang seharusnya di atur.

Wacana pemerintah yang akan mengkaji aturan itu pun ditanggapi oleh pihak Uber. Menurut Internasional Launcher and Acting GM Uber Jakarta, Alan Jiang, Uber selalu akan mendukung aturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Kami akan selalu mendukung, sejauh itu memberikan benefit bagi para penumpang dan pengemudi Uber," katanya saat jumpa pers di Hotel Pulman, Jakarta, Selasa (07/07).

Sebagaimana diketahui, untuk aplikasi pemesanan Uber ini, beberapa waktu yang lalu sempat menjadi perbincangan manakala lima sopirnya ditangkap oleh petugas Organda dan Dinas Perhubungan DKI serta aparat polisi.

Tak hanya itu saja, Gubernur DKI Jakarta, Ahok pun turut bicara soal ini. Menurutnya jika ingin Uber beroperasi di Jakarta, maka perlengkapan izinnya pun harus jelas. Maklum, saat ini masih sebatas representatif di Indonesia. Namun dikabarkan, jika saat ini Uber sedang mengurus badan hukum perusahaan di Indonesia.