Merdeka.com - Kementrian BUMN memiliki cita-cita besar untuk memiliki satu layanan keuangan berbasis elektronik di seluruh perusahaan badan usaha milik negara. Untuk mewujudkan itu, Kementrian BUMN menggabungkan sejumlah layanan fintech BUMN menjadi LinkAja, sebagai penyedia layanan keuangan berbasis elektronik.

Salah satunya yang sudah diuji coba adalah layanan TCASH, platform layanan keuangan berbasis mobile pertama di Indonesia yang hadir sejak 1997.

Penggabungan layanan keuangan berbasis elektronik milik perusahaan di bawah Kementrian BUMN menjadi LinkAja dinilai Kartika Sutandi, CFA Director of institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities, sebagai langkah yang sangat baik.

Menurut Kartika, sudah seharusnya pemerintah hanya memiliki satu perusahaan keuangan berbasis elektronika. Seperti di Hong Kong, pemerintahnya hanya mengeluarkan satu kartu, yaitu Octopus Card untuk melayani masyarakat dan turis yang hendak menggunakan public transport, belanja makanan, membeli tiket hiburan bahkan berbelanja. Di Singapura, pemerintahnya juga memiliki satu kartu, yaitu EZ-Link Card.

“Saatnya pemerintah memilki universal payment system, seperti LinkAja. Di negara lain, Octopus dan Ez Card sudah ada sejak lama dan di negara tersebut hanya ada satu. Di Indonesia, e-money baru ada beberapa tahun yang lalu dan semua bank mengeluarkannya. Sebenarnya universal payment system lebih bagus kalau dikeluarkan oleh pemerintah, karena banyak data yang bisa didapatkan dari penggunaan universal payment system ini dan sudah seharusnya pemerintah memiliki data tersebut. Sehingga dengan memiliki satu perusahaan layanan keuangan berbasis digital, pemerintah dapat memiliki data keuangan serta behavior masyarakat dan turis yang datang,” ujarnya.

Selain itu, dengan satu kartu dari pemerintah, lanjut dia, akan terjadi efisiensi. Karena perusahaan BUMN tak perlu keluarkan belanja modal (capex) besar dan tidak perlu saling ‘membakar’ uang. Rencana LinkAja untuk masuk melayani pengguna jalan tol, transportasi publik milik negara, pembayaran BPJS dan SPBU Pertamina sudah sangat tepat.

“Jika penyedia layanan keuangan berbasis elektronik lainnya harus membakar uang untuk mendapatkan pengguna, LinkAja tidak perlu. Cukup dengan menjadi penyedia pembayaran di jalan tol, transportasi publik milik negara, BPJS, dan SPBU Pertamina sudah sangat cukup.Masyarakat pasti menggunakan LinkAja. Pemerintah bisa membuat use case lebih mudah tanpa harus jor-joran membakar duit,” paparnya.

Manfaat lain dari kahadiran LinkAja, dapat dijadikan salah satu alat bagi pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun subsidi BBM. Dengan layanan LinkAja, pemerintah dapat membuat masyarakat yang tergolong unbanked menjadi banked.

Sehingga kehadiran LinkAja bisa dipergunakan pemerintah untuk mengawasi penggunaan bantuan yang selama ini dikeluarkan pemerintah melalui dana APBN. Harapannya, dengan LinkAja, kebocoran anggaran subsidi dapat diminimalisasi.

Saat ini LinkAja memiliki berbagai fitur, seperti bayar merchant, beli pulsa atau layanan data, bayar-beli di smartphone, belanja online dan sebagainya. Nantinya LinkAja juga bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran di jalan tol, MRT, LRT, SPBU Pertamina, BPJS, pembayaran PDAM, serta mikro insurance.

Sehingga integrasi beragam layanan dari sisi teknologi dan perbankan akan semakin terwujud, akses masyarakat untuk menikmati fasilitas layanan unbanked juga akan semakin mudah, dengan dukungan kekuatan jaringan layanan telekomunikasi yang sudah terbukti kemampuannya dari keunggulan layanan TCash sebelumnya.