Email PNS domain .id belum tentu aman dari penyadapan
Merdeka.com - Kementerian PAN telah mewajibkan setiap PNS agar menggunaan alamat email resmi pemerintah yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.id.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013.
Penggunaan email ber-domain Indonesia disebut-sebut untuk mengamankan informasi negara dari penyadapan. Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, email ber-domain .id belum tentu aman dari penyadapan.
"Lihat dulu servernya di mana? Kalau servernya di luar negeri ya sama saja bisa disadap. Nggak selalu domian .id servernya di Indonesia, dan belum tentu juga domain .com servernya di luar negeri," katanya kepada merdeka.com, Kamis (2/1).
Menurut dia, akan lebih baik bila ada upaya penyadaran dan edukasi kepada para PNS tentang bagaimana dia meng-handle email-email dinas yang bersifat rahasia negara.
Kalau pun tidak disadap tapi ada oknum PNS yang nakal, tambah Heru, bisa kemana-mana juga emailnya karena dengan mudah bisa di BCC atau di forward ke pihak lain.
Dia menegaskan pemerintah berdomain .go.id juga perlu ada keterbukaan di mana server email dan website instansi tersebut ditempatkan.
(mdk/dzm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca Selengkapnya"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.
Baca SelengkapnyaMengirim email ke perusahaan dengan baik dan benar merupakan kunci untuk memastikan pesan Anda diperhatikan dan direspons dengan serius.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca SelengkapnyaMenjadi penting bagi masyarakat yang ingin menjaga privasinya.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaPratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca SelengkapnyaNetralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca Selengkapnya