Tata Kelola Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama mendesak pemerintah daerah untuk terus mempertahankan Opini WTP yang berhasil diraih, menyusul perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah dan rekomendasi BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenai alokasi dana Rp500 juta per hari untuk Dapur MBG memicu perdebatan. Kebijakan ini menyoroti revolusi tata kelola distribusi anggaran yang berpotensi memangkas birokrasi, namun juga menyi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo berhasil meraih Peringkat I dalam Treasury Awards 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kasus korupsi lahan MXGP Samota di Sumbawa mengungkap kerugian negara Rp6,7 miliar, menyoroti rapuhnya tata kelola dan integritas dalam proyek strategis daerah.

Inspektorat Bekasi memulai tindak lanjut hasil pemeriksaan internal tahun anggaran 2022-2025. Cari tahu bagaimana langkah ini memperkuat akuntabilitas keuangan daerah!