Sidang Hasto

Hasto menegaskan proses peradilan yang menimpanya bukan sekadar soal hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan manuver politik

Menurut Febri, ada pernyataan hakim yang tidak konsisten

Tim kuasa hukum merasa curiga melihat Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto bermasker sepanjang sidang.

Majelis hakim membacakan vonis Hasto Kristiyanto dengan vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Adian Napitupulu dan Djarot Saiful Hidayat menghadiri langsung sidang vonis Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Sontak kondisi tersebut membuat Ketua Majelis Hakim sidang vonis Hasto PDIP sampai bertindak

Dalam putusannya, hakim menilai Hasto tidak bersalah dan tidak melakukan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Dalam sela sidang, majelis hakim menegaskan putusan vonis tidak berdasarkan tekanan politik

Majelis hakim menyebut fakta sidang terkait ponsel yang direndam dan telah disita KPK.

Hasto Kristiyanto, divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (25/07/2025).

Sebelum menjalani sidang, Hasto mengepalkan tangan di PN Jakpus.

Mereka berkumpul jelang sidang vonis Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Jumat (25/7) hari ini.

Febri menilai, judicial review, meminta fatwa MA, atau menyurati KPU untuk menindaklanjuti putusan MA adalah tindakan legal yang dijamin konstitusi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan.

Hasto Kristiyanto mengaku diminta untuk mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP oleh seseorang.

Saksi meringankan menyebutkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pernah dua kali menolak tawaran menjadi menteri.

Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat hadir menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto.

Asas Res Judicata juga mengikat kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eks Hakim MK mengatakan seseorang menghapus konten di dalam ponsel bukanlah bagian dari tindakan perintangan penyidikan.

Eks hakim MK menjadi saksi ahli dalam sidang perkara perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.