Regulasi pemerintah

PT Kia Sales Indonesia (KSI) menyatakan kesiapan kendaraan dieselnya mengonsumsi B50, namun masih menanti regulasi resmi. Apa bedanya B50 dengan bahan bakar sebelumnya dan bagaimana dampaknya pada mesin KIA?

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) telah mengharmonisasikan Ranperda dan Ranperbup APBD Malaka Tahun Anggaran 2025, memastikan kepastian hukum dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Kebijakan pajak nol persen suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan ini akan mengurangi beban operasional maskapai nasional.

Kebijakan ekspor sawit satu pintu melalui BUMN berpotensi mengubah mekanisme perdagangan. Konsultan Elvi Diana mengingatkan pemerintah mitigasi dampak kebijakan ekspor sawit baru agar tidak merugikan petani.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah meminta kepala sekolah berinovasi untuk mendukung penerapan PP Tunas, regulasi baru yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform media sosial berisiko tinggi.

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang efektif mulai 28 Maret 2026 membutuhkan sinergi kuat antara regulasi negara dan ketahanan keluarga demi perlindungan anak digital yang optimal.

Pimpinan pesantren menilai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas tidak membatasi ruang ekspresi anak, melainkan memacu kreativitas di luar media sosial, dengan penekanan pada peran orang tua.

Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk memastikan pendampingan transmigran tidak hanya lima tahun, melainkan berkelanjutan demi kesejahteraan.

BKSDA Bali mengawasi ketat Mason Elephant Park hingga memastikan penghentian gajah tunggang, menegaskan komitmen transformasi wisata satwa yang lebih etis sesuai regulasi pemerintah.

Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DPD DKI Jakarta berharap larangan total iklan rokok dalam Raperda KTR DKI dihapus, khawatirkan dampaknya pada industri event dan ribuan tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian menerbitkan Permenperin 35/2025 untuk menyederhanakan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mendorong kepastian pasar, dan memperkuat daya saing industri migas nasional.

Pemerintah segera menerbitkan aturan izin edar produk olahraga melalui skema Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong industri nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berkomitmen penuh untuk menghadirkan regulasi yang mempermudah sektor industri olahraga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menghilangkan polemik.

Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.

Wacana penyetaraan tunjangan rumah anggota Dewan di seluruh daerah sedang dikaji. Kebijakan ini muncul setelah besaran tunjangan rumah anggota Dewan di DKI Jakarta mencapai puluhan juta rupiah, memicu pertanyaan tentang standar nasional.

Sekretaris DPRD Kota Bandung menegaskan tunjangan DPRD bukan penghasilan tambahan, melainkan hak normatif. Cari tahu mengapa tunjangan ini penting dan bagaimana pengaturannya!

Pemerintah Aceh Barat resmi sahkan Qanun Industri dan RPJMD 2024-2029. Akankah regulasi ini menjadi kunci utama Peningkatan Ekonomi Aceh Barat dan pembangunan berkeadilan?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa reformasi hukum adalah keharusan, bukan pilihan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Simak urgensinya!