Polemik Revisi UU TNI

Jefri Nichol akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai penolakan untuk turun ke jalan menentang revisi UU TNI.

Menurut Puan, jika memang ada ketidaksesuaian dalam UU TNI, barulah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut.

Banyak orang mempertanyakan Najwa Shihab tampak diam ketika DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memicu gelombang protes.

Puan menjelaskan bahwa DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, meskipun ramai mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil.

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

Dari delapan fraksi di DPR, tak satu pun memberikan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Namun, masing-masing fraksi memberikan catatan.

Prabowo memilih untuk tidak menjawab pertanyaan soal RUU TNI dan hanya melambaikan tangan sebelum meninggalkan tempat acara.

Apakah dukungan Megawati terhadap pengesahan UU TNI menandakan sinyal PDIP akan bergabung dengan pemerintahan?

Supratman menjelaskan, Kementerian Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional dihitung sebagai satu lembaga.

Supratman meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu tersebut, karena baik pemerintah maupun DPR sudah memberikan klarifikasi secara detail.

Menurut Dasco, rapat Panja Konsinyering digelar sesuai mekanisme dan tidak melanggar aturan

Rapat revisi Undang Undang TNI di hotel mewah menjadi polemik di masyarakat.

Rakyat mengkritik sejumlah pasal krusial RUU TNI. Pembahasan RUU TNI ini, makin dikritik makin ngebut pembahasannya.

Meskipun TNI akan dilibatkan dalam penanganan narkoba, keterlibatan mereka tidak mencakup penegakan hukum.

Pembahasan revisi ini baru menyelesaikan sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Menurut Nurul, terdapat beberapa pasal yang menjadi perhatian utama, yakni Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

Penambahan batas usia pensiun juga mempertimbangkan usia harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia, yang semakin meningkat.

Komisi I DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).