pagar laut hgb

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Arsin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kades Kohod Arsin usai ditetapkan sebagai tersangka.

Pencekalan tersebut juga berlaku untuk tiga orang lainnya yang juga ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri.

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemecatan terhadap delapan orang pegawainya beberapa waktu lalu.

Pemanggilan ini dilakukan oleh Korps Bhayangkara hanya bersifat undangan untuk dilakukan klarifikasi.

Hal ini dipastikan setelah dilakukan gelar perkara serta pengumpulan barang bukti atas kasus tersebut.

Polri sudah menerima berkas penerbitan sertifikat dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Sebelum dimohonkan dan dilakukan pengukuran oleh kantor ATR/BPN, terlebih dahulu diajukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).

Terdapat pantauan data satelit yang mengungkap berbagai fakta mengejutkan mengenai pagar laut Tangerang.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto akan menindak bila ada aparat desa yang melanggar.

Warga yang digunakan data identitasnya itu dibohongi aparatur desa dengan peminjaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga untuk pembuatan PM1.

Sekitar 6 hingga 7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia.

Thanthowy mengaku terkejut lantaran hasil penelusuran menunjukkan bahwa lahan yang tercatat berstatus HGB tersebut berdiri di area perairan.

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto secara tegas meminta dalang pagar laut di Tangerang untuk diseret ke jalur hukum sebagai efek jera.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang.

Upaya pembongkaran tahap kedua ini sedikitnya melibatkan puluhan kapal baik dari TNI AL, KKP dan nelayan.