Kesehatan Nasional

Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI aktif mendorong pemanfaatan susu Kambing Etawa untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak Indonesia.

Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono menekankan pentingnya efektivitas menu MBG berbasis protein bagi ibu hamil, menyusui, dan balita untuk cegah stunting, memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen penguatan layanan kesehatan 3T, termasuk percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Safanpo di Asmat, demi pemerataan akses kesehatan yang berkualitas.

Palang Merah Indonesia (PMI) memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026, mengajak masyarakat memperkuat solidaritas kemanusiaan melalui Donor Darah PMI sukarela yang aman dan berkelanjutan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat-obatan tetap dalam batas wajar, khususnya harga obat JKN, di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memasukkan skrining kanker kolorektal gratis ke dalam Program Cek Kesehatan Nasional bagi individu berisiko tinggi usia 45 tahun ke atas, mendorong deteksi dini untuk mengatasi tantangan kesehatan ini.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak reformasi tata kelola program internship kedokteran nasional menyusul tragedi meninggalnya dokter muda, menyoroti perlindungan HAM dan masa depan layanan kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan perbaikan Puskesmas secara nasional, menyoroti kesenjangan infrastruktur kesehatan dasar di daerah terpencil usai kunjungan ke Pulau Miangas.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap **perbaikan puskesmas Prabowo** di seluruh Indonesia, setelah meninjau langsung kondisi fasilitas kesehatan di Miangas. Ini menjadi prioritas utama untuk pemerataan layanan.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan meninjau langsung RS GMIM Bethesda, memastikan kualitas Layanan JKN BPJS Kesehatan dan mendengarkan pengalaman peserta untuk perbaikan berkelanjutan.

Siloam Hospitals memperkuat kapasitas uji klinis di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan ICON Clinical Research Limited, membuka akses lebih luas bagi pasien terhadap terapi inovatif.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya misi gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis, bukan sekadar mencari keuntungan, demi kemajuan peradaban bangsa.

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.

Ketua Umum IKA Unair, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan peran aktif alumni dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 4T.

BPJS Kesehatan mengimbau peserta JKN di Bitung yang menunggak iuran agar segera memanfaatkan program Rehab. Inisiatif ini mempermudah pembayaran tunggakan, sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan Rehab dapat kembali aktif.

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

Transplantasi hati ketiga berhasil dilakukan di RSUP Fatmawati, kali ini dengan donor dari anak kandung pasien sirosis hati. Simak detail kolaborasi internasional dan pembiayaan BPJS yang mendukung prosedur kompleks ini.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai petunjuk teknis dan menyasar kelompok yang membutuhkan.

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil verifikasi lapangan tahap pertama Program PBI JKN BPS, menemukan 3.934 peserta dengan penyakit katastropik telah meninggal dunia, memicu penyesuaian kepesertaan.