kebijakan daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Pemkab Aceh Barat melarang sistem 'Ring 1' dalam rekrutmen tenaga kerja perusahaan tambang. Ini demi transparansi, keadilan, dan memprioritaskan SDM lokal, mengoptimalkan potensi putra-putri daerah Aceh Barat.

Peraturan Bupati terbaru di Situbondo membatasi layanan program Pembatasan Layanan Berantas Plus Situbondo yang sebelumnya gratis tanpa batas. Simak detail pembatasan dan dampaknya pada anggaran kesehatan daerah yang kini mencapai Rp2 miliar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang intensifkan Pemantauan Elpiji 3 Kg di sektor usaha untuk menjaga distribusi dan ketersediaan subsidi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mempercepat penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030 sebagai dasar penguatan mitigasi dan arah kebijakan pembangunan berbasis risiko, memastikan daerah lebih siap menghadapi potensi ben

PDAM Lombok Tengah memberikan layanan air gratis kepada 500 rumah ibadah, termasuk masjid, gereja, dan pura. Kebijakan ini bertujuan mempermudah masyarakat beribadah, meskipun tantangan perluasan jaringan masih dihadapi.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan unit kerja yang berkaitan langsung dengan layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor, meskipun kebijakan WFH mulai diterapkan, demi menjaga kualitas Layanan Publik Papua Tengah.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menekankan pentingnya Penguatan Komunikasi DPRD Jabar dan masyarakat melalui teknologi digital guna mempercepat penyelesaian masalah daerah.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berkomitmen mendukung penguatan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pengembangan hukum adat dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP) melalui kajian akademik dan riset, demi pembangunan inklusif.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menekankan pentingnya Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas sebagai upaya optimalisasi penggunaan keuangan daerah, membuat pembaca penasaran bagaimana langkah konkretnya untuk penghematan.

Kekhawatiran akan efisiensi anggaran tidak pengaruhi Nasib PPPK Parimo. Pemkab Parigi Moutong memastikan pegawai PPPK tetap bekerja, menepis isu perumahan. Bagaimana dampak fiskalnya?

Bupati Lumajang mengizinkan ASN Bawa Mobil Dinas Mudik Lumajang Lebaran 2026. Kebijakan ini mempertimbangkan keamanan aset daerah, dengan seluruh biaya operasional ditanggung pribadi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pemberian THR PPPK Pemprov Sulsel, termasuk bagi pegawai paruh waktu, jelang Lebaran 2026 sebagai bentuk perhatian daerah.

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kabar gembira bagi ribuan PPPK paruh waktu dengan memastikan pencairan THR sebelum Lebaran 2026, sebuah kebijakan yang menjadi perhatian khusus bagi para abdi negara.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya penguatan kebijakan Mitigasi Bencana Berbasis Riset dan inovasi sebagai kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bogor tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) Kepemudaan untuk memperkuat keterlibatan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah, sebagai turunan Perda Kepemudaan 2017.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan SK Penugasan Guru Non-ASN Gorontalo untuk melindungi hak profesional mereka, memastikan sertifikasi dan tunjangan tetap berjalan meski ada batasan pengangkatan honorer.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadhan 2026. Hal ini untuk menjaga keseimbangan produktivitas kerja dengan kekhusyukan ibadah puasa, memastikan pelayanan publik optimal.