Izin Pertambangan
-
News •Evaluasi IUP Hutan Lindung NTB: Pemprov Siap Tindak Lanjuti Arahan PresidenPemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.
-
News •Mantan Pimpinan KPK Soroti Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi Aswad SulaimanPenghentian penyidikan kasus korupsi Aswad Sulaiman oleh KPK menimbulkan pertanyaan, mengingat mantan pimpinan KPK menyebut bukti sudah cukup.
-
News •Mantan Pimpinan KPK Kritik Keras Penghentian Kasus Aswad SulaimanPenghentian kasus dugaan korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, oleh KPK menuai kritik tajam dari mantan pimpinan KPK periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif, yang menilai kasus ini tidak layak dihentikan.
-
News •KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, Ini AlasannyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena kurangnya alat bukti.
-
Ekonomi •Akses Listrik dan Pertambangan Sulut: Gubernur dan Menteri ESDM Bahas Perluasan serta Penataan IzinGubernur Sulawesi Utara dan Menteri ESDM membahas perluasan akses listrik daerah kepulauan serta penataan izin pertambangan rakyat untuk kesejahteraan masyarakat.
-
News •Moratorium 1 Tahun: Penambangan Emas Papua Barat di Wasirawi Dihentikan Sementara, Tunggu Izin Resmi?Masyarakat adat, pemerintah daerah, dan kepolisian sepakat menghentikan sementara penambangan emas ilegal di Wasirawi, Papua Barat, hingga izin resmi terbit. Apa alasan di balik langkah penting ini?