Impor BBM

Pemerintah berencana menerapkan Proyek E10, bensin campuran bioetanol 10 persen, sebagai langkah strategis mengurangi impor BBM. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dengan percepatan adopsi kendaraan listrik dan transportasi umu

Kebijakan mandatori biodiesel yang dimulai dari B10 pada 2016 awalnya bertujuan menjaga harga tandan buah segar sawit dan memperluas pasar domestik bagi petani.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi dan LPG meski ada krisis geopolitik, pemerintah berkomitmen jaga stabilitas ekonomi.

Hal ini dilakukan Prabowo agar Indonesia dapat mencapai kemandirian energi.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa pada tahun 2026, impor minyak bensin akan menyusut menjadi 59% dari total kebutuhan, turun dari 60,18% di tahun 2025.

Perbedaan paling utama terletak pada tahap pengolahan.

Bahlil juga mengaku masih tetap optimistis di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini.

Pemerintah juga sudah melakukan penjajakan kerja sama dengan Brunei Darussalam, untuk pasokan minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil menjelaskan, stok energi yang didatangkan dari Timur Tengah adalah dalam bentuk minyak mentah atau crude oil.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong Integrated Terminal (IT) Tanjung Uban untuk memperkuat perannya sebagai pusat energi di kawasan, guna mendukung Kemandirian Energi Nasional.

Komisi VI DPR RI menekankan RDMP Balikpapan sebagai infrastruktur strategis negara, bukan sekadar aset komersial, demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada DEN untuk menghentikan impor BBM secara bertahap, dengan tujuan mencapai swasembada energi di Indonesia.

Tambahan serupa sempat diproyeksikan akan diberikan untuk 2026 dengan mengacu pada konsumsi tahun ini.

Bahlil mewanti-wanti perusahaan tersebut untuk menerima konsekuensi atas sikapnya.

Kementerian ESDM berhasil memediasi negosiasi impor bahan bakar dasar, mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta, sekaligus memperkuat Ketahanan Energi Indonesia melalui kebijakan E10 dan peningkatan produksi domestik.

Kementerian ESDM gencar berupaya mewujudkan Swasembada Energi dan menekan impor BBM dengan solusi kuota dan mandatori E10, serta meningkatkan produksi minyak nasional.

Kata Bahlil, Indonesia berpotensi mengalami kelebihan suplai solar dan dapat melakukan ekspor ke luar negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri membahas pembangunan kilang minyak dan penguatan hulu migas, isyarat proyek baru di tengah kritik.

Pakar dari Unisba dan Unpad sepakat mendukung langkah pemerintah wujudkan swasembada energi, strategi krusial untuk ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.

Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi.