Hak Perempuan

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmatika meminta korban kekerasan tidak takut mencari perlindungan perempuan dan melaporkan kasusnya. Masih banyak kasus yang belum terungkap, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan bagi kaum hawa.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan UU PPRT akan mengangkat nilai ekonomi kerja perawatan, memberikan hak dan pelatihan layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Ketua F-PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menekankan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi strategi krusial untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Simak langkah-langkah strategisnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan gender dan kemajuan berkelanjutan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memastikan Kesetaraan Gender dan partisipasi setara perempuan untuk pembangunan nasional, menarik perhatian pada kemajuan signifikan yang telah dicapai.

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan penguatan kesadaran akan Kesetaraan Gender Indonesia dan percepatan keadilan serta kesempatan yang sama bagi perempuan, menyoroti tantangan dan data memprihatinkan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerukan penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, menyoroti peran strategis mereka dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.

Komnas Perempuan mengungkapkan fenomena 'delayed in justice' atau penundaan keadilan sering terjadi saat istri melaporkan kasus kekerasan, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan pada tahun 2025.

Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2025 yang menunjukkan peningkatan drastis angka kekerasan terhadap perempuan sebesar 14,07 persen, mencapai lebih dari 376 ribu kasus. Data ini menjadi sorotan serius dan memerlukan perhatian semua pihak.

Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 menunjukkan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling dominan terhadap perempuan, memicu kekhawatiran serius.

UN Women menekankan pentingnya hak otonomi tubuh perempuan sebagai hak asasi fundamental. Mari selami lebih dalam mengapa hak ini krusial bagi kesetaraan dan keadilan menyeluruh.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan upaya maksimal dalam **Perlindungan Perempuan dan Anak Cisarua** yang terdampak longsor, fokus pada pemulihan trauma dan pemenuhan hak dasar.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan perlindungan perempuan dan anak Cisarua yang terdampak bencana longsor, serta menjamin pemenuhan hak dan pemulihan psikologis mereka.

Solidaritas Perempuan menyerukan negara untuk menghadirkan kebijakan yang adil, setara, dan inklusif bagi perempuan, menyoroti dampak proyek pembangunan patriarki yang meminggirkan komunitas.

Solidaritas Perempuan menyoroti pentingnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Indonesia, mendesak pemerintah untuk memastikan keadilan rekognisi dan keberlanjutan. Apa dampaknya?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi terbitnya buku 'The Broken String' karya Aurelie Moeremans sebagai inspirasi bagi korban kekerasan seksual untuk berani mengungkap kasusnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan penguatan layanan pemulihan korban kekerasan sebagai prioritas utama, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBG

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyoroti pentingnya Pemberdayaan Perempuan sebagai fondasi utama keluarga kuat, mendorong masyarakat berdaya hadapi berbagai tantangan sosial.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memanfaatkan momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak Jayapura, menegaskan komitmennya terhadap keamanan sosial.