Tim Jokowi minta pencairan dana bencana tak dipolitisir
Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan masalah bencana tidak seharusnya dipolitisir dengan muatan kampanye Pilpres dan Pileg 2019. Seharusnya, semua pihak sama-sama memberikan solusi bersama.
Hal tersebut menanggapi tudingan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid yang menyebut pemerintah Jokowi belum menyelesaikan rehabilitasi korban bencana gempa Lombok, NTB. Politisi PKS ini bahkan menyebut janji Jokowi memberikan Rp 50 juta kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.
"Kita bersama-sama memberikan solusi bukan hanya sekadar tekanan persoalan hukum tersebut jadi jangan politisir bencana alam. Apalagi pada saat bencana melakukan kebohongan itu lebih parah lagi," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).
Tidak dipungkiri ada kesulitan pencairan dana karena Pemda dan DPRD setempat berhati-hati. Mereka takut terseret kasus hukum karena dituding melakukan penyalahgunaan dana bantuan.
"Ketika kondisi darurat harus mengambil tindakan darurat sementara ada yang mengatakan ini harus diperiksa," tuturnya.
Wapres Jusuf Kalla juga sempat menjelaskan bahwa dana sulit cair karena masalah pendataan. Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengeluh rumitnya melakukan pendataan rumah terdampak gempa. Sehingga pihaknya masih menunggu anggaran yang tepat untuk rehabilitasi.
Hasto pun mengakui hal yang sama. Hanya, dia menambahkan bahwa di lapangan terdapat kesulitan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana negara tersebut. Karena itu butuh pemahaman landasan hukum dalam situasi tanggap darurat.
"Kami sudah cek di lapangan kami tanya ke pimpinan dewan (DPRD) yang berasal dari PDIP. Mereka ragu-ragu jadinya dalam proses pencairan karena apa yang dituduhkan sebelumnya oleh salah satu kepala daerah, terkait dana bencana karena faktor ketidakpahaman kondisi tanggap darurat yang memerlukan landasan hukum untuk mengambil langkah cepat," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan
Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya