Tak seperti Soetrisno Bachir, Ketum PAN makin kencang kritik Jokowi

Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden dan wakil presiden Jokowi-JK kian santer terdengar. Kabarnya, Jokowi bakal melakukan pergantian menteri usai Lebaran nanti atau sekitar bulan Agustus dua bulan ke depan.Partai Amanat Nasional (PAN) yang paling kencang digosipkan bakal mengisi pos menteri dalam rencana reshuffle. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir tampak bulak balik Istana bertemu dengan Jokowi dan JK.Soetrisno juga akui salah satu yang dibahas dalam pertemuan yang dilakukan mengenai reshuffle kabinet. Namun begitu, dia tak tegas apakah benar kader PAN akan mengisi posisi menteri dalam pergantian kabinet itu.Menurut Soetrisno, pergantian menteri adalah hal yang wajar. Pergantian bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. "Kalau Pak JK sudah mengatakan, harusnya Pak Jokowi juga, mereka kan satu," kata Soetrisno di Istana, Jakarta, Kamis (4/6).Sebelum pertemuan itu, pada 9 April lalu Mas Tris sapaan Soetrisno juga mendatangi Istana. Kala itu dia mengatakan, PAN ingin menjadi parpol yang mendukung kerja dan program pemerintah.Sementara sikap mesra Soetrisno ini bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada pemerintahan Jokowi. Zulkifli yang biasanya kalem, belakangan ini mengeluarkan komentar-komentar keras kepada kinerja pemerintahan Jokowi.Berikut beda sikap antara Soetrisno Bachir dan Zulkifli Hasan kepada pemerintahan Jokowi, dihimpun merdeka.com, Minggu (6/6):

Usai bertemu Jokowi, Soetrisno mengaku partainya tidak akan membuat kegaduhan dan mendukung pemerintahan Jokowi.Namun, mereka juga tetap mengkritisi jika ada kebijakan yang keliru. " PAN saya sebagai ketua MPP saya katakan tidak akan membuat kegaduhan. Kita akan mendukung program pro rakyat dan mengkritisi program yang tidak pro rakyat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).Menurutnya, jika ada kebijakan pemerintahan yang tidak pro rakyat, PAN berjanji tidak akan melakukan impeachment. Sebab, PAN yakin ada cara penyelesaian yang lebih baik daripada impeachment."Saya sejak dulu bukan sekarang apalagi saya dulu ikut menyukseskan tim sukses Pak Jokowi-JK. PAN juga meyakini pemilu, pilpres lima tahun sekali harus dipertahankan. Kalau ada kegaduhan jangan sampai mengurangi tradisi kita. Saya yakin khususnya para ketum partai yang bisa melakukan impeachment itu nggak akan melakukan itu. Kita akan jaga pemerintahan Jokowi-JK itu. Seperti Pak SBY kemarin 10 tahun kan. Apa yang baik zaman SBY kita ambil," ujarnya.Saat ditanya apakah ada permintaan dari Jokowi ke PAN, Soetrisno menyebut tak masalah jika Presiden jalankan pemerintahan dengan Koalisi Merah Putih. "Kata Pak Jokowi ngga ada masalah Pak Jokowi memerintah dengan KMP," ujarnya.Namun, Soetrisno tidak mengatakan jika hal tersebut adalah deal politik. Dia mengatakan deal politik jelas kepada kesejahteraan rakyat."Deal itu kepada rakyat kita ini. Tekad yang saya sampaikan bukan deal. Deal kita sejalan dengan Jokowi jika pertumbuhan ekonomi 7 persen, pemerataan berjalan kemudian program kerakyatan itu berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Soetrisno, pergantian menteri adalah hal yang wajar. Pergantian bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan."Kalau Pak JK sudah mengatakan, harusnya Pak Jokowi juga, mereka kan satu," kata Soetrisno di Istana, Jakarta, Kamis (4/6).Lebih lanjut, Soetrisno menambahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) tetap berada di luar pemerintahan. Namun demikian, partainya akan berada di garda depan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK selagi program tersebut untuk kepentingan rakyat."Ada di luar tapi mendukung pemerintah. Itu bisa tergambar dari acara-acara ketum sering dengan Pak Jokowi. PAN dengan pemerintahan ini tak ada masalah," ucapnya.Soetrisno yang diketahui pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 itu menjelaskan, walaupun lebih banyak membicarakan soal dunia usaha, bagi dia reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Usulan dilakukannya reshuffle bukanlah omong kosong."Usulan reshuffle itu kenyataan ya, itu bukan sesuatu yang aneh atau luar biasa, itu kewenangan yang biasa. Itu enggak ada persoalan. Pak Jokowi punya tim sendiri untuk lakukan reshuffle. Ini kalau dalam waktu dekat seperti yang tergambar ini, menteri harus bernyali," jelas Soetrisno."Kabinet sekarang bukan kabinet kerja tapi bernyali. Kalau yang kerja menterinya doang tapi enggak jalan bawahnya, sama aja bohong. Swasta juga harus membantu usaha ini. Kalau enggak bener ya kita laporkan, kita harus aktif," tutupnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, menyayangkan kesalahan Presiden Jokowi dalam pidatonya mengenai tempat lahir Presiden Soekarno. Kesalahan fatal semacam itu tidak perlu terjadi jika tim komunikasi presiden bisa lebih cermat dalam menyusun pidato resmi."Itu termasuk kesalahan yang tidak dapat dimaafkan," ujar Zulkifli melalui pesan tertulisnya, Jumat (5/6).Ketua MPR itu menegaskan, walaupun presiden memang mempunyai hak untuk mengoreksi setiap pidato, namun seharusnya tim komunikasi bisa memegang amanah yang diberikan kepada mereka untuk menyusun pidato presiden dengan baik.Dirinya menambahkan, hal ini jelas menjadi tanggung jawab tim komunikasi presiden, karena terkait dengan hal-hal protokoler yang seharusnya disiapkan dengan sangat akurat dan terencana."Penyebutan nama tempat kelahiran Bung Karno yang salah, tentu ini menjadi tanggung jawab tim yang menyiapkan pidato presiden," ujar Zulkifli.Diketahui, anggota tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit, telah meminta maaf kepada publik dan mengakui jika hal tersebut merupakan kekeliruannya. Apalagi, hal ini sampai membuat Presiden Jokowi sempat menjadi bahan olok-olok.Menurutnya, waktu itu Jokowi memintanya untuk memeriksa kota kelahiran Bung Karno. Sebab menurut Jokowi, Bung Karno itu dilahirkan di Surabaya. Tanpa memeriksa lebih mendalam dan seksama, Sukardi menginformasikan kepada Jokowi bahwa Bung Karno lahir di Blitar.Sukardi mengaku, referensi yang digunakannya saat itu adalah laman Tropenmuseum.nl, yang menyebutkan bahwa Bung Karno dilahirkan di Blitar. Selain itu, menurutnya banyak juga website lain yang menyebutkan jika Soekarno memang lahir di Blitar.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengkritik program swasembada beras yang digaungkan oleh pemerintahan Jokowi. Menurut dia, program tersebut tidak masuk akal mengingat kebijakan di lapangan tidak tampak terlihat."Pak Jokowi pernah bilang kita akan swasembada beras. Dari mana ceritanya? Sederhana saja, lahan pertanian sekarang tambah nggak? Pupuk gimana? Irigasi? Bibit?" kata Zulkifli saat berkunjung di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Sabtu (6/6).Dia pun mempertanyakan klaim Menteri Pertanian yang mengatakan bahwa produksi beras nasional naik. Menurut dia, hal tersebut hanyalah rekayasa angka belaka."Produksi beras naik kata Menteri Pertanian. Kata siapa? Kalau angka saja itu bisa diubah-ubah," ujarnya.Dia pun mengkritik distribusi pupuk yang tidak merata. Dia menuding kalau pupuk-pupuk tersebut hanya dinikmati oleh perusahaan besar dan juga kerabat para kepala desa."Pupuk itu apa benar petani-petani kecil itu yang dapat? Yang dapat itu temannya kepala desa, saudaranya," tegasnya.Meski demikian dia berpesan kepada Jokowi untuk fokus membenahi irigasi pertanian. Menurutnya saat itu yang penting dikerjakan untuk membuat petani bisa tetap hidup.

Pasca-kesalahan penyebutan tempat lahir Soekarno dalam pidato Presiden Jokowi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyarankan agar tim pembuatan pidato presiden ditambah. Menurutnya kejadian tersebut sangat memalukan karena dibacakan langsung oleh kepala negara."Harus ditambah orang yang bikin pidato itu, kalau yang nggak ngerti sejarah jangan dipakai. Timnya itu ditambah yang mengerti sejarah," kata Zulkifli saat berkunjung di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Sabtu (6/6).Meski memahami jika Presiden adalah orang yang sibuk dan tidak sempat untuk mengoreksi pidato, menurut Zulkifli, kesalahan tersebut tetap tidak bisa ditolerir karena sangat fatal."Kalau saya ini saja nggak sempat juga kalau harus koreksi, karena pada rapat dan lainnya. Saya jadi tinggal baca saja. Saya paham Presiden juga sangat sibuk," tambahnya.Sebelumnya, Presiden Jokowi salah menyebutkan tempat lahir proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno. Dalam pidatonya Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, padahal Soekarno lahir di Surabaya.