Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengomentari ucapan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais soal syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dengan kubu Prabowo-Sandi yakni pembagian kekuasaan sebesar 55:45. Menurut Baidowi soal kekuasaan seharunya diserahkan ke Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi ada orang, tokoh yang tidak ikut tiba-tiba menentukan syarat 45:55, memang negara punya beliau, kan tidak juga, tergantung bapak Jokowi dong, sebab beliau yang menang kalau kaitannya komposisi kekuasaan," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Baidowi mengatakan, rekonsiliasi tidak selalu harus dikaitkan dengan bagi-bagi kekuasaan. Terutama pasca adanya rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kaitannya rekonsiliasi engga perlu juga harus bagi-bagi jabatan gitu, misalkan teman-teman meramaikan bahwa rekonsiliasi baik yang MRT atau yang lainnya seolah-olah rekonsiliasinya itu langsung merujuk pada pembagian kekuasaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7).