Politikus PDIP: Aneh jika parpol pendukung tak dapat menteri
Merdeka.com - 16 Jatah kursi menteri kabinet Jokowi-JK yang disiapkan untuk kader-kader partai politik pendukung, menimbulkan anggapan koalisi tanpa syarat hanya isapan jempol semata. Terkait hal ini, politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari menjelaskan, Jokowi-JK tetap berkomitmen dengan koalisi tanpa syarat.
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, ada perbedaan antara koalisi transaksional dengan koalisi tanpa syarat. Menurut Eva, kalau koalisi transaksional itu menjanjikan kursi di awal komitmen koalisi.
"Transaksi itu janji kerja sama di awal atas dasar bagi-bagi kekuasaan. Misalnya janji menteri utama, 6/5 kursi sebagai syarat koalisi," ucap Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9).
Sementara koalisi tanpa syarat, lanjut Eva, tidak ada perjanjian kursi di awal. Apabila ada pembagian kursi menteri untuk kader partai politik, maka hal itu didasari oleh prinsip keadilan.
"Kasus Jokowi-JK kan koalisi dibentuk tanpa syarat, jika sekarang ada kursi-kursi dasarnya asas keadilan. Wong nyapres pakai tiket parpol, nyari suara juga pakai struktur parpol di segmen pemilih," papar Eva.
Pembagian kursi menteri bagi kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK juga dinilai merupakan bentuk penghargaan terhadap parpol pendukung selama pilpres berlangsung.
"Ada penghargaan atas kerja dan keringat parpol-parpol pengusung. Aneh kalau parpol-parpol yang pegang saham gak ada jatah menteri sedang kelompok profesional yang tidak ikut tarung lalu menguasai panggung," imbuh Eva.
Meski demikian, Eva menegaskan, keputusan sosok yang akan menjabat menteri baik dari profesional maupun partai, berada di tangan Jokowi. "Tapi wewenang penuh menentukan siapa, berapa dan dari mana (sosok menteri) kabinet tetap di tangan Jokowi, bukan tawar menawar di awal," tutup Eva.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaPDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024
PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaPDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca Selengkapnya