PKS siap terima berapapun ambang batas capres di revisi UU Pemilu

Anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus segera disahkan karena aturan yang lama sudah tidak sesuai. Karena pada 2019, Pilpres dan Pileg akan dilakukan secara bersamaan.Hidayat mengatakan, aturan lama hanya mengakomodir pesta demokrasi tidak serentak. Selain itu, revisi UU Pilkada harus segera selesai karena saat ini belum ada wakil rakyat di DPR dari Kalimantan Utara."Dulu Pilkada dan Pileg itu tidak bareng tapi sekarang bareng jadi punya dampak yang banyak termasuk tentang ada provinsi baru Kalimantan Utara. Kalau pakai UU yang lama mereka enggak ada wakilnya jadi bertentangan dengan prinsip pemilu," katanya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6). Pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak merupakan keputusan MK yang menghadirkan sistem baru dalam pemilu raya. Hidayat menyayangkan, bila pembahasan revisi UU pemilu bertahun-tahun justru tak ada hasilnya."Saya kira ada pelajaran yang buruk dari pemerintah yang berkomitmen dengan DPR untuk membuat UU," ujarnya.PKS pun mengambil sikap untuk menyetujui berapapun opsi presidential threshold yang saat ini menjadi salah satu perdebatan di Pansus pemilu. "Secara prinsip PKS siap mau 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap," tegasnya.Bila tak kunjung mencapai kesepakatan, Hidayat mengatakan, maka voting harus dilakukan. Dia menyarankan, Pansus tetap menjalani komunikasi di akhir pekan. Sehingga pada hari Senin telah satu suara dalam menentukan presidential threshold ."Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting akan jadi hal yang biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan UU yang juga tetep baik," tutupnya.