PDIP minta PMN di RAPBN 2016 direalokasi buat bangun jalan & irigasi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 34 triliun untuk 23 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Anggaran sebesar itu sebaiknya direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung.Anggota Fraksi PDIP DPR, Andreas Eddy Susetyo, menjelaskan program itu seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.“Aspirasi prorakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," tegas Andreas di Jakarta, Kamis (29/10).Andreas menegaskan, program kerakyatan memang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dan juga PDIP. "Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp 30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN,” jelasnya.Anggota Komisi XI DPR ini meyakini persoalan pokok terkait RAPBN 2016 hanya soal PMN BUMN saja. Di luar itu diyakini semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN 2016 dapat disetujui tepat waktu.Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut."PDIP sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan Pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis", tegas Hasto.