PDIP DKI buka kotak pos aspirasi capres dan caleg 2014

Merdeka.com - DPD PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta membuat terobosan dengan membuka kotak pos (PO Box) aspirasi rakyat untuk dukungan terhadap calon presiden (capres) dan calon anggota legislatif (caleg).

Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Boy Bernadi Sadikin menilai, selama ini hasil survei terkait capres dari berbagai lembaga survei datanya sangat terbatas.

"Untuk memastikan dukungan rakyat terhadap siapa sosok capres, PDIP DKI akan meminta pendapat publik tentang siapa capres idaman rakyat di Pilpres mendatang melalui PO Box yang dikirim melalui kartu pos dengan pertanyaan terbuka. Kotak pos akan kita buka hingga Juli mendatang," ujar Boy Sadikin kepada wartawan, Jakarta, Rabu (8/1).

Lembaga survei, lanjut Boy, misalnya dari 200 juta jumlah penduduk Indonesia, yang menjadi sampel survei hanya 1.000 orang. Menurutnya, hal ini belum menggambarkan kondisi yang diinginkan rakyat sebenarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD PDIP DKI itu menambahkan, dirinya ingin keluar dari fenomena survei selama ini.

"Kita ingin realitas dan meminta dukungan publik untuk PDI Perjuangan khususnya di DKI Jakarta, agar dapat berjuang lebih maksimal demi kepentingan masyarakat atas pilihan rakyat tersebut," jelas Boy.

Terkait hasil berbagai survei yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di posisi teratas sebagai capres, Boy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI itu amat mengapresiasinya.

Meskipun secara pribadi, dia menginginkan Jokowi menuntaskan jabatan sebagai Gubernur Jakarta hingga akhir masa jabatannya.

"Oleh karena itu saya mempunyai pemikiran membuka kotak pos aspirasi capres untuk memastikan dukungan publik tersebut. Aspirasi dari rakyat ini nantinya sebagai bahan masukan DPD PDI Perjuangan DKI untuk melepaskan kader terbaik partai untuk bertarung dikancah nasional," jelas Boy.

"Jadi masyarakat juga bisa memberikan informasi terkait track record caleg PDIP DKI. Tentunya, setiap informasi yang kami terima akan kita cek dan ricek kepada caleg yang bersangkutan secara komprehensif. Hal ini untuk menghindari fitnah," tutupnya.