Minta Normalisasi Pilkada 2022, Demokrat Dinilai Punya Agenda untuk AHY

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, Partai Demokrat sedang menunjuk diri sendiri ketika melontarkan dugaan Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan Gibran Rakabuming di Pilkada DKI Jakarta sehingga ingin Pilkada serentak tetap di 2024.

Qodari menilai, Partai Demokrat sendiri memiliki agenda jika Pilkada DKI Jakarta digelar di 2022. Yaitu untuk mendorong Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

"Kalau Demokrat mengatakan bahwa pilkada 2024 untuk mengakomodasi Gibran maka sebetulnya Demokrat itu sedang menunjuk diri sendiri, bahwa kalau dia minta 2022 dia punya agenda memajukan AHY di Pilkada 2022," ujar Qodari kepada wartawan, Kamis (11/2).

Qodari mengatakan, bukan mustahil Demokrat ingin menjegal Anies di 2022. Makanya partai berlambang mercy itu ngotot mendorong Pilkada normalisasi di 2022 dan 2023. AHY dinilai lebih percaya diri meski pernah kalah pada 2017 dengan segala perjalan politiknya hingga hari ini.

"Partai Demokrat mau Pilkada 2022 untuk mengganjal Anies agar Agus atau AHY bisa mengganjal Anies karena kita tahu Partai Demokrat tahun 2017 mencalonkan Agus sebagai calon gubernur. Sehingga bukan mustahil di 2022 dengan asumsi Agus sudah lebih lama di politik kemudian sudah lebih matang," jelas Qodari.

Qodari pun mempertanyakan argumentasi yang disampaikan Irwan dari Demokrat terkait sikap Jokowi. Sebabnya terkesan Demokrat menyalahkan agenda orang lain, padahal dirinya punya agenda sendiri.

"Menyalahkan orang punya agenda tapi sendirinya membawa agenda. Makanya saya bilang argumentasinya itu harus konseptual," ucapnya.

Mengenai Pilkada serentak 2024, Qodari menjelaskan tujuan awal dirancang demikian pada UU No.10 tahun 2016. Partai saat itu menyusun serentak seluruhnya di 2024 agar tidak habis tenaga menggelar Pilkada setiap tahun.

Serta alasan dipilih tahun 2024 bersama Pilpres dan Pileg, agar pemerintahan dari pusat hingga daerah memulainya dalam waktu berbarengan.

"Masa dimulai pemerintahan sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Katakanlah sama-sama relatif mulai 2024. sehingga lebih mudah koordinasi dan sinkronisasinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).

Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.