Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menilai hak angket yang dilayangkan DPR berlebihan. Menurutnya, alasan sebagian anggota DPR bahwa keputusan Menkum HAM terkait konflik partai politik dapat merusak sistem demokrasi, tidaklah tepat.

"Seperti saya sampaikan sebelumnya, hak angket untuk saya itu 'overshoot'. Terlampau tinggi tembakannya," kata Yasonna saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Yasonna, ketidakpuasan antara dua kubu partai politik atas keputusannya merupakan persoalan internal partai. Bukan berdampak pada masyarakat luas.

Dia mencontohkan, persoalan-persoalan yang tepat dijadikan dasar menggunakan hak angket, yakni kebijakan kenaikan BBM atau menaikkan pajak.

"(Keputusan itu) tidak berimplikasi besar pada masyarakat luas. Tidak seperti kebijakan menaikkan BBM, menaikkan pajak, menerbitkan peraturan yang mempunyai dampak besar pada masyarakat. Itu sebabnya saya bilang overshoot tembakan ke saya," jelasnya.

Meski demikian, Yasonna mengaku siap jika hak angket itu mendapat persetujuan pimpinan dewan. Namun, dia mengingatkan para anggota DPR untuk tidak menggunakan hak angket dengan dalil-dalil tertentu.

"Saya khawatir hak angket menjadi sesuatu yang sepele. Makna hak angket itu menjadi tergerus," tandas politikus PDI Perjuangan itu.

Seperti diketahui, sejauh ini sudah 116 anggota dari 560 anggota DPR yang mendukung hak angket terhadap Yasonna. Sebagian besar pendukung hak angket berasal dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).