Menjaga demokrasi hajat politik tanpa money politics
Merdeka.com - Pilkada Serentak 2018 tinggal hitungan bulan. Semua partai dan kandidat mulai melakukan pendekatan ke masyarakat demi meraup suara.
Sebagian calon juga sudah melakukan kampanye pilkada yang bersih dari politik uang dan SARA. Tujuannya demi menjaga demokrasi yang sehat.
Namun kasus operasi tangkap tangan komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut sangat mengagetkan. Mereka tertangkap Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri pada Sabtu siang pekan lalu.
Diduga kuat suap yang diterima untuk meloloskan salah satu kandidat calon bupati Garut. Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang ikut dalam pilkada serentak.
Peristiwa ini jelas memalukan. KPU dan Panwaslu yang sedianya menjadi penyelenggara, pemantau dan pengawas malah ikut terjerat dalam permainan demikian.
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkapkan peristiwa itu menampar penyelenggara Pemilu secara keseluruhan.
"KIPP Indonesia sangat prihatin dan menyesalkan adanya peristiwa ini, dan mengutuk semua penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara Pemilu, karena penyelenggara Pemilu harusnya menjadi yang terdepan dalam hal integritas dan sikap anti korupsi," tegas Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (25/2).
Tak sekadar itu, lanju dia, kejadian ini juga bak aib yang menciderai semangat berdemokrasi.
"Kepada Bawaslu Jabar dan Bawaslu RI diminta untuk memberikan ruang untuk penegakkan hukum, sekaligus pembenahan dan evaluasi internal yang menyeluruh dan menyampaikannya kepada publik, untuk menjamin proses Pilkada dan pemilu yang sedang berjalan," jelas dia.
"Kepada KPU dan KPU Jawa Barat untuk pro aktif membantu pengungkapan kebenaran atas kasus tersebut, sekaligus melakuan supervise dan evaluasi terhadap jajarannya, dalam antisipasi dan pencegahan hal serupa terjadi juga di tempat lain," tambah Suminta.
Dia meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja para penyelenggara pemilu. Diharapkan kejadian memalukan ini turut menjadi pelajaran.
"Sebagai bagian dari Masyarakat sipil, KIPP Indonesia mengajak kepada seluruh elemen dan lapirasan masayarakat untuk tetap arif dan tetap mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang sedang berlangsung," imbau KIPP.
Terkait peristiwa itu pula, Ketua Bawaslu RI Abhan menyesalkan. Apalagi terjadi di tengah semangat Bawaslu menggalakkan gerakan tolak money politic dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu.
"Anggota penyelenggara pemilu selalu di kelilingi oleh banyak godaan yang menggiurkan. Namun sebagai penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya supaya tidak mudah tergoda dengan janji atau memberikan apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu," katanya.
Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memproses secara tuntas kasus ini. Termasuk pihak yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus
"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaAnies Siap Hadiri Adu Gagasan Anti Korupsi di KPK
KPK akan mengundang tiga pasangan capres-cawapres pada 17 Januari 2024 untuk membahas persiapan menjelang Penguatan Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaUsai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Malang Selidiki Dugaan Praktik Politik Uang Jelang Pemilu
Bahwa terduga mengaku rutin membagikan uang kepada masyarakat setempat terutama saat Jumat Legi.
Baca Selengkapnya