Lewat Video, Wasekjen PAN Faldo Maldini Nilai Prabowo-Sandi Tak Akan Menang di MK

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini menyampaikan analisisnya mengenai peluang Prabowo-Sandiaga memenangkan gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dia menilai paslon 02 tidak memiliki peluang menang gugatan.

Prediksi itu disampaikan melalui video 'Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK' yang diunggah ke channel youtube pribadinya. Video berdurasi 8 menit 40 detik dibagikan ke akun twitter pribadinya, @FaldoMaldini.

Dalam video tersebut, Faldo mengutarakan pendapatnya mengenai berbagai hal-hal terkait gugatan sengketa pemilu kubu Prabowo. Mulai dari analisis kesulitan kubu Prabowo membuktikan dalil gugatan, cuti kampanye calon presiden petahana, polemik jabatan Ma'ruf Amin di dua bank syariah hingga tuntutan kubu Prabowo agar Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi.

Berikut isi video lengkap Faldo tersebut:

"Di video lalu gua bilang pemilu curang dan Pak Prabowo kesulitan menang di MK. Karena enggak punya saksi, karena enggak punya C1. Gua yakin banget lo pasti bilang gua pengkhianat, lo pasti bilang gua takut, lo pasti bilang 'wah udah jadi cebong'. Tapi satu hal yang perlu lo ingat dan mesti catat ini baik-baik, temen yang baik adalah orang yang mengatakan sesuatu yg benar walaupun itu pahit.

Di video kali ini, gua akan menjelaskan tentang peluang Pak Prabowo di MK. Dan menurut gua, Prabowo-Sandi enggak akan menang Pemilu di Mahkamah Konstitusi buka-bukaan.

Nah pasti lo pengen bully gua nih, pasti hasrat lo untuk komen di IG dan Youtube gua tuh makin membuncah besar gara-gara kalimat gua itu kan? Tapi gini lo mesti tonton video ini, lo biasakan baca sesuatu enggak judulnya doang. Lo lihat isinya. Kalau lo enggak tonton sampai habis ya ini kita cuma adu cingcong, adu bacot doang. Dan itu sangat tidak efektif dan produktif.

Kita balik lagi ke masalah MK tadi. Jadi secara legal formal, kalau kita bicara secara kuantitatif ya, kekalahan Prabowo-Sandi itu sekitar 17 juta suara. Dalam hal ini untuk membuktikan adanya kecurangan itu. Setidaknya lo bisa membuktikan 50 persen lebih deh dari 17 juta itu terjadi kecurangan. Dari 17 juta, 50 persen, lo bagi dua saja misalnya kan, butuh 8,5. Berarti kan setidaknya kan lo butuh 9 juta dong bahwa ada potensi kecurangan dalam hasil penghitungan nih yang itu dibuktikan dengan C1 asli yang dimiliki oleh saksi.

Nah, 9 juta suara. Untuk mendapatkan 9 juta suara itu kita bagi rata misalnya per TPS. Di pemilu kemarin, maksimal kan 1 TPS itu 250 suara ya. Untuk membuktikan 250 suara ini Prabowo-Sandi menang, bisa kita bagi saja nih, 9 juta bagi 250, itu sekitar 30 ribuan atau 36 ribu lah TPS yang kita butuhin bahwa Prabowo-Sandi menang 100 persen. 36 ribu TPS, total TPS di Indonesia itu ada 800.000 by the way. Itu kalau Prabowo-Sandi menangnya 100 persen.

Maksud gue, 250 orang Prabowo, 0 Jokowi, 250 orang Prabowo, 0 Jokowi, itu di 36 ribu TPS. Lo bayangin misalnya menangnya enggak 100 persen, berarti TPS-nya harus di atas 36 ribu dong? Kalau Pak Prabowo-Sandi misalnya menang cuma 50 persen di 36 ribu, maka ada penjumlahan jumlah TPS yang lo butuhin C1-nya gitu, kalau seandainya menangnya tidak 100 persen.

Semakin kecil kemenangan Prabowo-Sandi, semakin banyak jumlah TPS yang dibutuhin. Asumsi gue, Prabowo-Sandi menangnya mungkin lo bayangin sekitar 5 atau 10 persen, itu bisa ratusan ribu TPS yang harus kita butuhin untuk pemungutan suara ulang. Taruhlah 200 ribu nih TPS yang dibutuhin TPS-nya, itu seperempat dari total TPS Indonesia. Itu sih menurut gua se-Pulau Jawa nih TPS-nya dikumpulin, segitu deh kayaknya. Jadi untuk membuktikan bukti 200 ribu TPS, C1-nya itu, itu berat banget sih.

Tapi gini, kita coba lihat apa yang dimasukin oleh BPN, oleh Pak Bambang Widjojanto ya, nge-lead ya belakangan gua lihat, bahwa yang disampaikan adalah ketidakpercayaan pada proses pemilu yang terjadi. Gua melihat ini adalah sebagai delegitimasi pemilu untuk kemenangan 01. Dan menurut gue, 01 punya PR untuk memulihkan kembali trust publik.

Pendukung 02 itu adalah warga negara Indonesia yang dibutuhkan perannya dalam membangun Indonesia ke depan. Kemarin gua baca berita, Pak Jokowi bilang membangun bangsa ke depan kemungkinan tidak ada oposisi. Nah menurut gua, Pak Jokowi bisa melihat lubang itu, sehingga dia sadar betul hal ini yang dirasakan publik dan dia butuh untuk mengembalikan trust publik sih menurut gua. Dan gua mengakui lah adalah bahwa tim hukum 01 ini sangat jeli sih memberikan argumentasi untuk setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi.

Petahana itu lebih diikat aturan dibandingkan penantang. Suka enggak suka 01 terikat sama protokoler negara dan aturan-aturan yang lainnya. Misal ya, kita ambil contoh ketika Pak Jokowi peresmian tol di Lampung. Pagi-paginya tol di Lampung diresmikan, siangnya kampanye di sana. Nah pertanyaannya, gimana nih Pak Jokowi pergi ke Lampung itu pakai pesawat atau fasilitas negara toh, bukan pakai pesawat komersial gitu, sedangkan siangnya dia kampanye.

Nah gua melihat tim hukum 01 bisa menemukan argumentasi untuk pembenaran itu karena memang di aturan cuti kampanye untuk presiden atau kandidat, itu tidak ada pula aturan yang cuti 1 hari penuh. Jadi bisa aja cuti itu enggak satu hari, bisa cuma setengah hari, seperempat hari atau cuma beberapa jam dalam sehari. Ini kayak semacam anak SD yang sekolahnya cuma setengah hari, tapi itu sah gitu loh. Jadi aturannya itu tidak ada yang dilanggar.

Heboh-heboh Kiai Ma'ruf Amin misalnya kan. Jadi kalau kita lihat argumentasi hukumnya tim 01 'Ya itu bukan BUMN, Dewan Pengawas Syariah itu bukan bagian dari pejabat BUMN. Jadi ya enggak masalah' kalau kata tim hukum 01. Karena di peraturannya nih, misal ya contoh nih Garuda. Garuda itu kan sudah IPO, 51 persen sahamnya itu masih milik merah putih milik negara. Tapi belum tentu untuk anak perusahaannya.

Bisa aja dimiliki oleh private, gitu loh. Tapi di sisi lain, ada argumentasi hukum yang 02 nih, sumber pendanaan yang dipakai oleh anak perusahaan itu sendiri, yang kali ini memang Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah sumber pendanaannya dari negara. Contohnya, ketika seorang kakek ngasih uang ke anaknya, nah anaknya itu ngasih uangnya ke anaknya lagi, berarti kan uangnya nyampe ke cucu dari kakek. Berarti sumber pendanaannya dari negara semua. Nah itu yang dipake tim 02.

Poin dua ini adalah tentang ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu yang terjadi. Jadi, ini saran gue sih, untuk pendukung 01 ya, karena mungkin sebagian orang merasa pertarungan ini tidak setara. Jika pendukung 01 itu semakin ngebully-bully pendukung 02, sebenarnya lo lagi ngasih beban buat junjunganlu gitu, karena orang merasa pertarungan ini tidak setara nih, yang dari 02.

Jadi menurut gua, sekali lagi ya, 01 ini punya legitimasi hukum tapi belum tentu punya legitimasi secara publik. Jadi kalau lu pendukung 01 semakin ngebully-bully pendukung 02, ketika kandidat lu dilantik nanti, itu akan semakin berat untuk rekonsiliasi. Semakin lu bully, semakin sulit trust yang didapatin 01, dalam ya kalau dinyatakan menang, dalam memimpin negeri ini ke depan. Sekali lagi, lo jangan menambah beban junjunganlu lah kalau menurut gua, dan harusnya lo bisa berpikir sejauh itu. Itu pun kalau dilantik ya by the way.

Jadi poin gua, menggugat di MK itu adalah hak yang konstitusional. Tentu pertanyaan lo gini kan, bang, terus di MK ini gimana nih setelah ini? Sebenarnya ada beberapa sih, pertama pemungutan suara ulang. Jika seandainya bukti-bukti yang gua sampaikan di awal tadi bisa dibuktikan oleh tim 02, misal ada 200 ribu TPS nih misalnya, ya udah, berarti akan diadakan atau dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU berdasarkan keputusan MK yang bilang pemungutan suara ulang atau PSU.

Yang kedua, pendiskualifikasian kandidat atau kandidat didiskualifikasi. KPU akan menginterpretasi ini sebagai tidak memenangkan Prabowo juga gitu, tapi melakukan proses pemilu dari awal untuk mencari presiden. Jadi diulang semua ini proses pemilu ini dari awal. Jika seandainya proses pemilu dari awal diulang, maka akan terjadi kekosongan presiden atau pemimpin negara ini. Itu bisa diisi oleh Menlu, Menhan atau Menkeu.

Jadi, berdasarkan riset yang gua lakukan, kalaupun gugatan yang dilakukan Prabowo-Sandi diterima, ada panjang banget proses yang akan kita hadapi. Makanya, feeling gua Pak Prabowo sudah membaca hal ini dan dengan jiwa kesatria beliau mengatakan, 'Sudahlah, tolong doakan dan jangan beramai-ramai ke MK'.

Itu menurut gua adalah sikap kesatria karena memang jalan ke MK adalah jalan konstitusional yang dipilih oleh Prabowo-Sandi dan kita harus menghargai hasilnya. Setidaknya Prabowo-Sandi sudah mencoba menyampaikan kebenaran walaupun mungkin bisa jadi ini bukan kebenaran oleh hakim MK. Mungkin hakim MK punya versi kebenaran yang lain. Tapi menurut gua enggak ada yang sia-sia. Kita harus selalu mengawal demokrasi".

Sebelumnya, Sandiaga tidak mau berkomentar lebih banyak soal proses sengketa pilpres di MK. Dia menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum tim pemenangannya.

"Saya menyerahkan ke ahli hukum karena ini sudah masuk ke materi persidangan. Kita tidak boleh memberikan komentar yang menuju ke materi teknis persidangan," ucapnya.

Meski begitu, Sandiaga tetap mengapresiasi sidang MK. Dia yakin sidang tersebut akan membawa hasil yang lebih baik lagi.

"Untuk sidang di MK kita sama-sama mensyukuri mengapresiasi sudah berlangsung lancar dan kita hormati prosesnya dan insyaallah akan mampu untuk membawa satu kebaikan di sistem demokrasi kita," tandasnya.