Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di Rakornas, Fraksi PKS Mengaku Usulkan UU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama

Di Rakornas, Fraksi PKS Mengaku Usulkan UU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama Petinggi PKS Buka Rakernas. ©2019Liputan6.com/Yopi Makdori

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Fraksi. Sejumlah elite PKS hadir dalam rakernas.

Pantauan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, tampak hadir Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini; Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al Jufri; Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa, Hidayat Nurwahid dan banyak lainnya.

Kedatangan para petinggi PKS dalam Rakernas tersebut disambut dengan tarian tradisional Didong. Tari Didong merupakan tari khas Gayo Aceh. Di daerah asalnya tarian ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan.

Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini, memuji kinerja Fraksi PKS di DPR begitu luar biasa. Sebagai contoh, katanya, beberapa Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh PKS diterima dalam Baleg.

"Alhamdulillah meskipun lima tahun yang lalu belum selesai UU Kewirausahaan Nasional. Dan saya juga mendengar sudah dimasukkan Undang-Undang Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama," kata dia di lokasi, Rabu (4/129).

Menurut Jazuli, RUU tersebut merupakan janji yang disuarakan oleh PKS selama masa kampanye lalu. Bagi PKS, kata dia, lewat UU tersebut ulama di Indonesia bisa dihormati dan dilindungi.

"Tokoh agama, ulama di Indonesia ini bisa dihormati dan dimuliakan. Karena mereka juga dimulaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW," ucapnya.

Acara Rakernas ini diagendakan digelar sampai esok, Kamis (5/12/2019). Pada Kamis besok, Presiden PKS, Sohibul Iman, dijadwalkan akan memberikan arahan kepada para peserta Rakernas.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
PKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi

PKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi

PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Baca Selengkapnya
Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Seorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya
Praperadilan Gugatan Terhadap KPK karena Belum Tangkap Harun Masiku Digelar Hari Ini

Praperadilan Gugatan Terhadap KPK karena Belum Tangkap Harun Masiku Digelar Hari Ini

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif

Baca Selengkapnya
Berkas Rampung, Syahrul Yasin Limpo Segera Diseret ke Meja Hijau

Berkas Rampung, Syahrul Yasin Limpo Segera Diseret ke Meja Hijau

Berkas tersebut telah diserahkan ke jaksa KPK, Rabu (7/2).

Baca Selengkapnya