Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 belum juga disahkan. Sidang paripurna diskors beberapa jam.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah bertemu Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membahas penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 39 triliun. Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon mengklaim pemerintah tak masalah jika penyertaan modal negara dicabut dalam postur RAPBN 2016.
"Ada semua pimpinan, ngobrol-ngobrol diskusi. Pada intinya pemerintah tidak keberatan jika PMN dicabut," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).
Menurut fadli Zon, Luhut hanya minta klarifikasi atas penolakan fraksi-fraksi terhadap alokasi PMN dalam postur RAPBN 2016. "Kita berbicara hal yang fundamental untuk institusi kita," kata dia.
Dalam pandangannya, penyertaan modal negara untuk BUMN tidak harus masuk dalam postur RAPBN 2016. "BUMN ini tidak harus lah, orang-orang yang duduk itu rata-rata dari parpol dan relawan-relawan jadi seperti bagi-bagi kursi. Sehingga seperti politik daging sapi, yang dijadikan sapi perahan," tambahnya.