Benny K Harman sebut kinerja buruk menteri tanggung jawab Jokowi

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman menyatakan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi sebaiknya bertujuan menguatkan penegakan hukum. Walaupun persoalan itu dapat diperkuat tanpa melakukan pergantian menteri."Harus memperkuat penegakan hukum. Sebetulnya tak harus mengganti menteri tetapi pemerintah mesti mempunyai kepedulian kepada bangsa dan negara," kata Benny di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (29/6).Dia menilai dalam sistem pemerintahan presidensial semua tanggung jawab dibebankan kepada presiden. Jadi, apabila para menteri melakukan kesalahan, Jokowi yang seharusnya bertanggung jawab."Baik kebijakan dan kinerja menteri itu sudah berdasarkan persetujuan Presiden. Mereka itu adalah wakil dari Jokowi," terang dia.Lanjut dia, reformasi penegakan hukum telah tertuang di dalam Nawa Cita Jokowi. Kata dia, seharusnya pemerintah menerapkan program tersebut secara nyata."Kalau ditanya sekarang penegakan hukum kurang. Kalau komentar tentang Yasonna itu bisa tanya langsung ke bapak Presiden," pungkas dia.