Belum selesai kontroversi 7 proyek, DPR anggarkan Rp 12 M buat kasur

DPR lagi-lagi menjadi sorotan. Masih hangat soal kontroversi 7 proyek termasuk gedung baru yang akan menghabiskan dana Rp 1,6 triliun, kini diketahui DPR tengah menganggarkan Rp 12 miliar lebih untuk pembelian kasur bagi para anggotanya. Kasur-kasur itu akan ditempatkan di rumah dinas anggota.Anggaran pembelian kasur sebesar Rp.12.452.495.000 itu diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (22/8).Uchok mempertanyakan jumlah fantastis itu. "Masak DPR mau beli tempat tidur kasur, memang anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja?" kata Uchok.Uchok menjelaskan, pembelian kasur itu akan disebar di puluhan rumah jabatan anggota di kawasan Kalibata dan Ulujami. "Kalau disimulasi, alokasi anggaran untuk Kalibata dan Ulujami sebesar Rp 1,1 miliar, maka setiap rumah jabatan DPR, atau untuk satu orang anggota dewan pembelian kasur sebesar Rp 19 juta."Uchok membuat perincian alokasi anggaran pembelian kasur itu sebagai berikut:1). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Rp 10.304.525.000
2). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp 847.110.000
3). Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1.300.860.000"Kami dari Center for Budget Analysis meminta kepada sekjen DPR dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk segera membatalkan lelang kasur atau pengadaan spring bed ini, karena, hanya menghambur-hamburkan uang negara saja, dan memperlihatkan kemewahan DPR di depan publik," pungkasnya.

Anggota DPR mengaku tidak tahu anggaran kasur Rp 12 miliar itu.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono mengaku tidak tahu soal anggaran itu. Dia berdalih, hal itu merupakan urusan Sekjen DPR. "Itu domain dari kesekjenan DPR. Kita itu tidak berwenang, dan sejauh ini tidak terihat masalah kok," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Sabtu (22/8)."Sekali lagi itu kesekjenan, dalam pengelolaan, ya urusan kesekjenan DPR," tegas politikus Golkar itu.Dia menambahkan, jika memang ada mark up atau penyimpangan anggaran dalam pengadaan kasur, tangkap saja pelakunya. "Kalau itu ada korupsinya tangkap saja, kalau itu ada peyelewengan tangkap saja," tegasnya lagi.Roem justru balik bertanya apa yang dipermasalahkan dengan harga kasur itu. "Kamu cek harga kasur di pasaran, berapa harganya, kan masing-masing merek ada harganya. Kasur banyak merek kalau dana itu di-mark up ya sudah usut," ujarnya.Roem juga menjelaskan, selama ini anggaran operasional tahunan DPR dikelola oleh pihak sekjen DPR yang mekanismenya menjadi domain pihak eksekutif. "Langsung saja, kenapa pusing-pusing dan tangkap itu pelakunya. Saya belum mempelajari itu, kami akan menijuau itu semuanya. Itu bukan urusannya kita selama itu tidak menjadi kasus tidak mempersoalkan, saya hanya kontrol pengawasan saja," pungkasnya.Sebelumnya, DPR tengah berupaya mengegolkan 7 proyek yang masuk dalam Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen dengan membangun museum, alun-alun demokrasi, perpustakaan, pusat kajian legislasi, dan gedung baru bagi para anggota dewan. Namun, prasasti yang sudah disiapkan batal diteken oleh Presiden Jokowi pada 14 Agustus lalu.Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membantah pemerintah sudah menyetujui anggaran proyek. "Ya yang maksud disetujui secara anggaran itu diketok di pleno. Kalau bicara anggaran, tidak bisa begini-begini langsung setujui, enggak boleh," tegas JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).Terkait biaya sayembara miliaran rupiah yang sudah dianggarkan DPR melalui APBNP 2105, JK lagi-lagi menegaskan, setiap anggaran harus disetujui dulu baru bisa dipakai. "Semua anggaran harus dikaji semuanya, anggaran apa saja. Anggaran jalan, anggaran gedung, semua harus disidangkan di sidang anggaran dan disetujui secara sidang pleno DPR baru bisa menjadi anggaran," ujarnya.Sejauh ini, lanjut JK, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi soal anggaran 7 proyek DPR itu. "Anggaran 2016 kan belum dibicarakan. Baru mau dibicarakan," pungkas JK.Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui dalam RAPBN 2016, 7 proyek DPR belum dimasukkan. Proyek itu baru sebatas pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) dan belum masuk dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR."Belum masuk dalam APBN 2016. Kita lihat dinamika dalam pembahasan di Banggar. Pada tanggal 25 Agustus akan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi masalah APBN 2016," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/8).Terlebih, kata dia, pemerintah belum secara tegas apalah menolak atau menyetujui 7 proyek DPR itu untuk direalisasikan. "Masih terlalu awal mengatakan iya atau tidak," ucapnya.