Akbar Tandjung minta Munas Golkar di Bali ditunda
Merdeka.com - Hasil pertemuan tertutup Dewan Pertimbangan Partai Golkar menyarankan agar Munas ke IX tidak dilaksanakan pada 30 November mendatang. Hasil keputusan ini ditandatangani oleh 13 anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, kecuali MS Hidayat.
"Sebaiknya waktu pelaksanaan Munas IX Partai Golkar pada tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014 ditunda dan sekaligus digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi Munas, terutama untuk merespon berbagai perkembangan dan dinamika internal dan eksternal partai," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di Kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/11) malam.
Akbar mengatakan, keputusan wantim partai juga akan mengambil langkah untuk menengahi konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Nantinya pertemuan itu diharapkan dapat mencari solusi konflik kedua kubu tersebut.
"Sehubungan dengan hal itu, wantim akan mengambil langkah-langkah secara aktif untuk menjembatani dan melakukan mediasi pihak-pihak yang bertikai demi keutuhan dan soliditas partai guna menjamin suksesnya agenda-agenda organisasi dan politik menuju kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2019," kata Akbar.
Sementara itu, menanggapi kelompok yang membentuk presidium penyelamat partai golkar, menurut Akbar, organisasi itu ilegal. Karena bertentangan dengan aturan Partai Golkar.
"Pembentukan kelompok tersebut nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART dan tradisi Partai Golkar yang selalu mengedepankan prinsip konstitusionalitas serta dilandasi semangat musyawarah mufakat," pungkas Akbar.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaMUI Bali Laporkan Senator Arya Wedakarna ke Bareskrim Polri Terkait Dugaan Ucapan SARA
Laporan yang dilayangkan MUI Bali itu telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/15/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Baca SelengkapnyaPAN dan Golkar Berebut Andil Besar Menangkan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabar Golkar Minta 5 Kursi Menteri ke Prabowo, Begini Reaksi Airlangga
Ia juga tidak merespons lebih lanjut ketika ditanya jika PKB bergabung ke pemerintahan Prabowo.
Baca SelengkapnyaLuhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaMomen Airlangga Keliling Bali, NTB dan NTT Kampanyekan Golkar dan Prabowo-Gibran
Airlangga disambut ribuan masyarakat, simpatisan dan kader Golkar dalam konsolidasi pemenangan Golkar dan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaIni Deretan Target Golkar dalam Pemilu 2024, Salah Satunya Kuasai Jabar
Menurut Airlangga, pihaknya melihat tren positif di berbagai wilayah Indonesia untuk Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca Selengkapnya