Akbar Tandjung

Karmia Krissanty Tandjung Nasution, putri dari politisi senior Akbar Tandjung, telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 Maret 2026.

Akbar Tandjung dinilai tokoh Indonesia memiliki pengaruh dalam pemikiran demokrasi menjelang dan setelah reformasi.

Politikus senior Golkar Akbar Tanjung mengantarkan almarhum Ferry Mursyidan Baldan ke peristirahatan terakhir di TPU Karet Bivak, Jakarta. Kesedihan Akbar tergambar dari raut wajahnya. Ferry Mursyidan menghembuskan napas terakhir pada usia ke-61 tahun. Dia dikabarkan meninggal pada pukul 12.00 WIB Jumat, siang ini.

Akbar mengatakan, dirinya hanya memberikan apresiasi kepada Anies yang merupakan juniornya di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Menurut Golkar, Akbar bicara dalam kapasitas sebagai senior Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Anies adalah anggota KAHMI.

Akbar Tandjung sampai saat ini disebut masih konsisten memegang hasil keputusan untuk mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.

Politikus senior Golkar Akbar Tandjung terang-terangan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi calon presiden (capres) 2024. Padahal, keputusan Rapimnas Golkar menegaskan, Airlangga Hartarto sebagai Capres.

Dukungan Akbar Tanjung kepada Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar itu sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 karena Dave Laksono dianggap sebagai tokoh muda yang sarat pengalaman dan sudah banyak berkecimpung di organisasi Partai Golkar.

Ia pun mempersilakan jika partai politik saat Pilpres 2019 berada pada oposisi bergabung menjadi koalisi. Menurutnya, langkah itu demi kerukunan dalam berbangsa

Cegah Anggota Dewan Korupsi, Akbar Tandjung Usul Pileg Pakai Sistem Tertutup. Akbar pun mengusulkan cara agar politikus tak tergoda melakukan praktek transaksional. Menurutnya, sistem pemilu legislatif Indonesia harus dikembalikan pada sistem tertutup, yakni di mana pemilih hanya memilih partai dan bukan orang.

"Kalau presiden merekrut menjadi menteri yang berasal dari pada Gerindra, itu tidak ada yang salah, itu hak prerogatifnya presiden," jelasnya.

Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengajak elite politik dan masyarakat untuk menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 - 2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Akbar Tandjung Senang Airlangga dan Bamsoet Berdamai. Dia ingin agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dapat berjalan dengan lancar dan tak ada hambatan apapun. Jika mengikuti AD/ART yang ada, Munas Partai Golkar akan dilaksanakan pada Desember 2019.

Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung mengkhawatirkan bangkitnya otoritarianisme karena wacana dikembalikannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung menilai tak ada urgensi membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab, kata dia, Indonesia sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kubu Bambang Soesatyo yang merupakan pesaing petahana Airlangga Hartarto meminta Munas dipercepat. Akbar pun menyatakan tidak ada alasan yang mendesak Munas untuk dipercepat.

Akbar Tandjung Saran Jokowi dan Prabowo Rekonsiliasi Usai Pengumuman KPU. Menurut Akbar tidak ada alasan keduanya bertemu saat hasil pilpres belum diumumkan secara resmi. Karena itu, dia menyarankan rekonsiliasi dilakukan setelah proses penghitungan suara selesai.

Salah satu yang harus ditunjukkan ke masyarakat dunia adalah, meskipun dalam Pemilu nanti, pilihan politiknya berbeda. Kemudian dibalut dengan keragaman suku, agama, tapi semuanya harus tetap menyatu dan memelihara kebersamaan itu.

"NasDem itu punya niat jahat ke partai kita, maka itu, kita harus memperhatikan betul mana partai yang tidak sejalan dengan misi yang kita perjuangkan, yang punya kepentingan-kepentingan subjektif," kata dia.

Partai Golkar optimistis memenangkan Pemilu 17 April 2019 mendatang. Dengan modal segudang pengalaman, partai berlambang pohon beringin itu pun percaya diri, lantaran telah melalui situasi politik terberat tahun 1999 lalu.