Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung angkat bicara terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang mengimbau Partai Golkar supaya tak menggelar Munas di Bali pada akhir November mendatang. Akbar mengaku sudah meminta penjelasan itu kepada Tedjo.

"Pak Tedjo Menko Polhukam dan kita harus hormati beliau. Saya sudah bertemu dengan beliau dan jelaskan mereka melihat ini bisa mengganggu situasi di Bali. Apalagi di akhir tahun diperkirakan banyak turis nanti takutnya ada travel warning. Karena itu supaya tidak mengganggu agenda di akhir tahun," kata Akbar di Kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/11) malam.

Akbar tak menjelaskan kapan waktu pertemuan dengan Tedjo tersebut. Hanya saja dia mengatakan pertemuan itu dilakukan tak lama setelah kabar itu menjadi ramai pembicaraan masyarakat. Dalam pertemuan itu, ujar Akbar, Tedjo juga menjelaskan kapasitasnya memberikan statement bukan sebagai politikus. Melainkan sebagai pejabat negara.

"Pak Tedjo memang NasDem, tapi waktu saya ketemu dia jelas bilang saya sebagai pejabat negara. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan agenda politik," kata Tedjo ditirukan Akbar.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta petinggi Partai Golkar tak memaksakan diri menggelar Munas di Bali pada akhir November mendatang. Menurut Tedjo, jika Partai Golkar tetap ngotot melaksanakan Munas itu, akan mengancam industri pariwisata di Bali.

Alasan lainnya, dengan melihat insiden dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta, maka selayaknya Munas itu urung dilaksanakan akhir bulan ini. Dia pun telah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Sutarman supaya tak memberikan izin pada Partai Golkar buat menggelar Munas di Bali, pada Selasa (25/11) malam. Gayung pun bersambut, hingga Rabu (26/11) Polri menyatakan belum memberikan surat izin tersebut.

Akan tetapi instruksi Tedjo mendapat reaksi keras dari sejumlah politikus dari Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan. Mereka menilai, imbauan Menkopolhukam itu berlebihan dan bentuk intervensi terhadap Partai Golkar.

Sadar akan imbauannya mendapat kecaman, politikus Partai Nasdem itu meralat ucapannya. Tedjo mengaku hanya mengingatkan dan bukan melarang Partai Golkar menggelar Munas di Bali.

"Saya juga meminta kepada pimpinan Golkar untuk menunda kalau ini (potensi) terjadi konflik. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada pimpinan Polri dan DPR. saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri melarang memberikan surat izin. Tidak ada kewenangan saya seperti itu," kata Tedjo di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (26/11).