Ada isu reshuffle, NasDem ingatkan Jokowi soal koalisi tanpa syarat

Partai Golkar dan PAN disebut bakal mendapatkan jatah menteri dalam reshuffle jilid II mendatang. Namun jatah ini membuat polemik di internal parpol pendukung pemerintah yang sejak awal mengusung Jokowi-JK hingga menang Pilpres 2014.Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengaku tak masalah jika Golkar dan PAN akan dapat jatah menteri. Hanya saja, dia mengingatkan agar Presiden Jokowi tetap ingat komitmen mendukung pemerintah tanpa syarat."Ingat koalisi tanpa syarat, presiden harus komit kalau ada pergantian menteri, Golkar dan PAN masuk, NasDem oke oke saja sepanjang, ada sepanjangnya nih, yang disodorkan, diambil adalah orang yang memang kinerjanya bagus untuk masyarakat, bukan sekedar mencari uang untuk parpol, enggak boleh juga paradigma dipakai politik dagang sapi," kata Irma saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (14/7).Irma sepakat dengan niat pemerintah merangkul seluruh partai politik untuk bersama-sama membangun bangsa. Namun dia menekankan, mengajak parpol lain bergabung harus tanpa syarat, bukan lakukan politik dagang sapi."PAN masuk Golkar masuk untuk perkuat pemerintah, bukan karena bargaining position. Saya kira bagus NasDem enggak ada masalah, yang penting presiden tahu persis komitmen koalisi tanpa syarat," kata anggota Komisi IX DPR ini.Soal pembagian jatah menteri pasca PAN dan Golkar bergabung, Irma percayakan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Namun dia kembali memberikan catatan, sebaiknya yang diganti adalah menteri yang tidak optimal bekerja."NasDem patuh dengan komitmen semua yang menjadi hak prerogatif presiden. Tapi kalau menteri dari NasDem bagus kenapa harus dikurangi, misal menteri dari PDIP bagus kenapa harus dikurangi. Tapi kalau ada menteri yang enggak bagus diganti, itu hak presiden. Kita tidak dalam posisi NasDem berpikir kita enggak boleh mendikte presiden," tutur dia.