Merdeka.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, penjelasan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tentang target 10 juta wisatawan China tidak ada dalam proyeksi pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Jumlah angka tersebut masih dalam perdebatan, tetapi bisa saja hal itu terjadi dalam beberapa tahun mendatang.

"Jumlah itu bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan sejalan dengan kian membesarnya pinjaman proyek dan investasi China di negeri kita," kata Yusril dalam pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (19/7).

Lebih lanjut, Mantan Menteri Kehakiman dan HAM era Gus Dur ini menuturkan, permasalahan bukanlah dari sisi jumlah pendatang yang datang. Melainkan masalah kesempatan rakyat warga Indonesia yang diambil alih oleh pekerja asal China dan investasi China yang ada di Indonesia.

"Pinjaman dan investasi China itu akhirnya hanya untuk menciptakan lapangan kerja buat rakyatnya China, sementara rakyat kita tak mendapat manfaat apa-apa," tegas Yusril.

Tak hanya itu, dia juga menilai Menteri Hanif gagal membandingkan dengan jumlah TKI di Hongkong yang bagian terbesarnya adalah TKW pembantu rumah tangga yang jumlahnya lebih besar dari tenaga kerja China di Tanah Air.

Perbandingan ini menurut Yusril sangat tidak relevan. Sebab para TKI itu diikat dengan kontrak kerja dan dapat dipulangkan kapan saja sementara pekerja China di Indonesia kebanyakan ilegal.

"Mengontrol TKI di metropolitan Hongkong jauh lebih mudah dibandingkan mengontrol pekerja China yang hadir mengerjakan proyek-proyek pinjaman atau investasi China. Menaker Hanif perlu merazia pekerja China sampai ke hutan di Kalimantan Selatan yang merupakan suatu hal yang tak pernah dilakukan pejabat setingkat menteri di China dalam mengawasi para TKI," jelas Yusril.

Demikian pula terkait pembebasan visa pekerja China di Indonesia sehingga kehadiran mereka tak bisa dibendung. Berbanding terbalik dengan pekerja Indonesia yang harus memiliki visa untuk datang ke China kecuali Hongkong dan Macau.

"TKI di Hongkong dan China dengan mudah dapat dibedakan dari warga lokal. Beda dengan pekerja China yang susah untuk dibedakan dengan WNI kalangan Tionghoa yang sudah lama menetap di sini," kata Yusril.

Manipulasi data kependudukan juga menjadi sorotan Yusril. Pasalnya, manipulasi data itu juga dilakukan oleh warga China, sebagaimana juga diresahkan Yapto Suryokusumo, dengan mudah akan terjadi.

Fenomena serupa juga terjadi di Malaysia. Sebab itu merupakan implikasi kehadiran pekerja China, tidak bisa dipandang sederhana, karena bersentuhan langsung dengan keamanan negara, sosial dan ekonomi negara kita sekarang dan masa depan.

Tak hanya itu, Yusril yang juga bakal calon gubernur DKI ini menilai upah pekerja di China lebih mahal dari di Indonesia. Menurutnya, biasanya orang memilih bekerja ke luar negeri dengan alasan upah yang dibayarkan di negara lain lebih tinggi daripada negara asal.

"Biasanya, orang mau bekerja di luar negeri kalau upahnya lebih mahal dari di negaranya sendiri. Kalau memang upah di negara kita lebih murah dari di China, untuk apa mereka mau ramai-ramai datang bekerja di sini. Kitapun patut bertanya apa maksud sesungguhnya kedatangan mereka beramai-ramai ke negara kita," tutup Yusril.