Wapres JK Minta Menteri KLHK Libatkan Masyarakat Perbaiki Kerusakan Hutan dan Lahan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Salah satunya pembalakan dan pembabatan hutan secara besar-besaran. Sebab itu, pemerintah daerah harus tegas mengatasi sistem perizinan.
"Sehingga apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali," kata JK dalam acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).
JK mengingatkan, jika bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Samarinda dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Wapres meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar untuk kembali melibatkan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan hutan dan lahan.
"Karena itulah saya mengharapkan Menteri KLHK untuk kembali melibatkan masyarakat dalam memperbaiki lahan itu. Karena pemerintah saja pasti tidak sanggup sebagaimana pengalaman-pengalaman yang ada," ungkap JK.
JK melihat faktor ekonomi juga harus jadi bagian utama dalam upaya meminimalisir kerusakan lingkungan. Apalagi selama ini oajak yang diterima dari pengusaha tambang tidak sebanding dengan kerusakan yang dirasakan.
"Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua," ungkap JK.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaAnugerah Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaMenurut Bupati Eisti'anah, bantuan dan perhatian dari LKPP sangat membantu warga Demak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Industri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaIndonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaBBPJN mulai memperbaiki kondisi Jalan Pantura Demak-Kudus, yang rusak karena banjir.
Baca Selengkapnya