Merdeka.com - Andi Taufan Garuda staf khusus Presiden Joko Widodo pun ikut mengundurkan diri setelah Adamas Belva Syah Deva lantaran polemik kartu pra-kerja. Ia resmi mengundurkan diri pada Jumat (17/4) lalu.

"Perkenankan saya untuk menyampaikan informasi pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang telah saya ajukan melalui surat pada 17 April 2020 dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden," kata Andi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4).

Dia menjelaskan pengunduran diri tersebut semata-mata dari keinginan sendiri untuk dapat mengabdi secara penuh pada masyarakat. Terutama kata dia dalam bidang usaha mikro dan kecil.

"Pengunduran diri ini semata-mata dilandasi keinginan saya yang tulus untuk dapat mengabdi secara penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil," jelas Andi.

Dia pun sangat bersyukur dan berterima kasih pada Jokowi lantaran diberikan kepercayaan. Pelajaran dan nilai-nilai yang diberikan selama perjalanan sebagai Staf Khusus Presiden.

"Begitu banyak pelajaran berharga yang saya petik. Saya pun tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, saya sekali lagi mohon maaf dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik," jelas Andi.

Istana Benarkan Andi Undur Diri

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan Andi undur diri. Surat tersebut diberikan pada Jumat (17/4) lalu.

"Presiden sudah menerima dan menyetujui pengunduran diri Sdr Andi Taufan dan memahami alasan yang mendasari dan disampaikan oleh yang bersangkutan," jelas Pramono.

Pramono menjelaskan presiden menghargai komitmen Taufan yang ingin mengabdikan diri secara penuh kepada penguatan ekonomi masyarakat bawah, terutama usaha mikro.

"Karena penguatan ekonomi lapisan bawah terutama UMKM juga menjadi perhatian Bapak Presiden selama ini," ungkap Pramono.

Sebelumnya, polemik konflik kepentingan Andi Taufan Garuda Putra bermula saat ia mengirim surat berkop sekretariat kabinet kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut beredar di media sosial dan menuai kontroversi.

Isi surat itu yakni permintaan dukungan kepada seluruh camat untuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Program ini diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.

Andi menjelaskan, surat tersebut bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan Covid-18 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Taufan juga menjelaskan tidak ada maksud buruk dalam surat tersebut.

Dia mengatakan dukungan tersebut murni dari dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha serta donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan dan biaya tersebut Taufan mengklaim tidak ada campur tangan dari negara.

Menyadari suratnya menuai kecaman meski tak bermaksud buruk, Andi pun akhirnya meminta maaf. Dia juga menarik kembali surat tersebut.

Taufan mengatakan, akan terus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan cara lain. Termasuk bekerja sama dengan semua lapisan.

Andi Taufan adalah CEO PT Amartha yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pembangunan UMKM melalui sistem Peer to Peer Landing.

Dalam surat tersebut juga berisi program bertajuk Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 itu akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi dan Sumatra. Kerja sama yang dimaksud mencakup perihal edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas.