Andi Taufan Garuda Putra

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dua mantan eks staf khusus milenial Presiden Joko Widodo yakni CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Delvara dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra.

Selain Andi, stafsus milenial lainnya, Belva Devara juga sudah mundur karena keterlibatan perusahaannya ruangguru dalam proyek kartu Prakerja pemerintah.

Dia menjelaskan pengunduran diri tersebut semata-mata dari keinginan sendiri untuk dapat mengabdi secara penuh pada masyarakat. Terutama kata dia dalam bidang usaha mikro dan kecil.

Dua stafsus milenial Jokowi yakni Andi Taufan Garuda Putra dan Belva Devara sebelumnya menimbulkan polemik. Andi disorot karena menyurati Camat untuk mendukung perusahaannya menangani Covid-19. Sedangkan Belva menuai polemik setelah program kartu pra kerja yang bekerja sama dengan perusahaannya menuai polemik.

Andi Taufan adalah CEO PT Amartha yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pembangunan UMKM melalui sistem Peer to Peer Landing.

Mendes mengklaim pihaknya sama sekali tidak pernah menerima surat tembusan berkop Sekretariat Kabinet tersebut.

Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang lantaran mengirimkan surat dengan kop Sekretariat Kabinet kepada para camat.

Anggota DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengingatkan staf khusus milenial Presiden Jokowi tidak mengambil kesempatan alias aji mumpung di tengah situasi Covid-19 sebagai lahan proyek.

Politikus PKB Yaqut Cholil Qoumas mengkritik langkah Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra berkirim surat ke camat meminta dukungan untuk program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang digagas perusahaannya. Tindakan tersebut dinilai masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power.

Selain pemecatan sanksi hukum harus diterima Stafsus Jokowi Andi Taufan jika ditemukan pelanggaran hukum.

"Saya mendesak agar Presiden Jokowi atau Menteri terkait segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikannya. Undang-undang harus ditegakkan bagi semua," tegasnya.

Menurut ICW, Andi Taufan sebagai pejabat publik tidak berpegang kepada prinsip etika publik. Yaitu setiap mengambil keputusan dan kebijakan harus didasari nilai luhur yang salah satunya menghindari konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan publik.

"Jadi kalau permintaan dia mundur kan meminta kesukarelaan yang bersangkutan untuk mundur. Tapi kalau meminta pemberhentian ini tergantung pada Pak Presiden selaku pemegang hak prerogratif untuk mencopot stafsusnya," jelas Donny.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra mengirim surat berkop sekretariat kabinet kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut beredar di media sosial dan menuai kontroversi.

Alvin mempertanyakan izin Mensesneg atau Seskab terkait kewenangan stafsus menulis surat keluar menggunakan kop surat Sekretariat Negara. Menurutnya, itu adalah pelanggaran berat lantaran Sekretariat Negara adalah lembaga negara dan staf khusus bukan pejabat berwenang untuk menggunakan surat Setneg.

Andi menjelaskan, surat tersebut bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan Covid-18 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Taufan juga menjelaskan tidak ada maksud buruk dalam surat tersebut.

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, sudah offside,"

Pakar Hukum Feri Amsar mengritisi langkah Andi Taufan mengirimkan surat kepada para Camat. Feri menilai apa yang dilakukan Andi Taufan merupakan bagian dari korupsi.

Pakar Hukum Feri Amsari mengkritisi Stafsus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra yang menyurati camat untuk mendukung perusahaannya menangani Covid-19. Feri menilai, hal tersebut bagian dari korupsi dan hukumannya berat.

“Fungsinya ya membantu Presiden, yang menjadi pertanyaan kita, apakah para stafsus ini dibekali pengetahuan yang soal teknis begini oleh Presiden atau Setneg?" kata Donal.