Usai kunjungan kerja, Jokowi bakal evaluasi kabinet soal kegaduhan

Johan menyatakan tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan memanggil para menteri yang kerap berseteru.

Rizky Andwika
Oleh Rizky Andwika - Reporter
Usai kunjungan kerja, Jokowi bakal evaluasi kabinet soal kegaduhan
Jokowi hadiri KTT ASEAN-AS. ©REUTERS/Kevin Lamarque

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang lemah karena tak mampu menyelesaikan perseteruan panjang antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Bahkan, Fadli Zon ingin mengajari Jokowi bagaimana menjadi seorang Presiden yang mampu mengendalikan menteri dan menghentikan kegaduhan.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi membantah bahwa Presiden Jokowi tak tegas dan seakan membiarkan kegaduhan. Dia menyatakan Jokowi ingin menghentikan kegaduhan yang terjadi antar menteri.

"Justru Presiden itu ingin menghentikan kegaduhan itu. Kalau yang berpendapat begitu saya nggak tahu siapa itu," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/3).

Johan menyatakan Presiden Jokowi akan mengambil sikap terkait perseteruan antar menteri seusai melakukan kunjungan kerja dari tiga provinsi di Pulau Sumatera. Sikap tersebut yaitu dengan melakukan evaluasi kabinet.

"Ya setelah ini pasti ada, paling tidak di rapat kabinet. Dalam rapat kabinet bisa saja menyampaikan apa yang menjadi atensi Presiden," ujarnya.

Johan menyatakan tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan memanggil para menteri yang kerap berseteru tersebut. Terlebih, Johan menyebut Jokowi hanya suka melihat perbedaan pendapat yang disampaikan dalam rapat kabinet.

"Kalau bahasa Presiden itu nanti akan dimintai penjelasan. tentu akan dipanggil, tapi sepanjang saya ikut di rapat terbatas dan rapat kabinet, Presiden itu memang mengakomodir perbedaan-perbedaan pendapat meskipun itu tajam antar menteri," ujarnya.

Seperti diketahui, selain Fadli Zon, kritik tajam juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah. Politikus PKS itu menuding perseteruan antar menteri dikarenakan lemahnya komando Presiden Jokowi.

Menurutnya hal ini akan memunculkan pesimisme pada iklim investasi di Indonesia. "Presiden tidak seharusnya mengungkapkan problem interennya ke publik, harusnya dia selesaikan di dalam. Kedua, itu tuduhan orang untuk mengidentifikasi adanya kelemahan leadership presiden itu menyeruak, dan ini mendatangkan pesimisme tidak saja publik tapi juga market," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).

Rekomendasi