Merdeka.com - Pasca menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK), anggota DPRD Mojokerto mendapat teror dari orang tak dikenal. Teror itu berisi ancaman melalui short message service (SMS), isinya akan ada tersangka lain dalam kasus dugaan suap anggaran Politeknis Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

Ancaman itu diterima anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Gerindra, Edwin Endrapraja, usai menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK. SMS yang pertama tidak ditanggapi, namun yang kedua mengarah pada ancaman.

"Kemarin (13/7) sekitar pukul 13.06 WIB, saya dapat SMS dari nomor yang tidak dikenal, dia nanya 'Bagaimana?'. SMS itu tidak saya tanggapi, hari ini (14/7) saya dapat SMS lagi yang nadanya sudah mengarah seperti ancaman. Isinya 'Ya sudah kalau tidak ada respon siap-siap saja akan ada tersangka lain nantinya, terima kasih' seperti itu," kata Edwin, usai menyampaian bukti transfer uang Rp 5 juta ke tim penyidik KPK di Mapolres Mojokerto Kota, Jumat (14/7).

Menurut Edwin, SMS langsung ditanyakan ke tim penyidik KPK karena khawatir sang pemilik nomor akan meneror terus terkait kasus PENS dan berujung pemerasan atau permintaan uang . Tidak menutup kemungkinan anggota dewan yang lain juga mendapat teror yang sama.

"Saya sudah konsultasi ke tim penyidik KPK dan ditegaskan KPK ada kaitannya dengan SMS seperti ini. KPK akan bekerja lurus. KPK hanya berpesan supaya disampaikan ke teman-teman dewan yang lain, kalau ada SMS-SMS seperti itu nadanya, bukan dari KPK," jelas Edwin.

Masih kata Edwin, nomor HP yang mengirim SMS, sempat ditelepon balik dan tidak diangkat. Bahkan saat konsultasi ke tim penyidik KPK, dirinya juga diminta untuk menelepon nomor tersebut juga tidak diangkat.

"Saya sudah coba telepon balik nomer +6285867104497 itu untuk mengetahui siapa yang mengirim SMS, tapi tidak diangkat. Pas saya konsultasi ke tim penyidik KPK juga diminta untuk menelepon lagi, tidak diangkat," ujar Edwin.

Ketika ditanya apakah akan melaporkan nomor yang menerornya, Edwin mengatakan, tidak akan melapor ke Polisi. "Enggak lah biarkan saja. Mungkin itu orang iseng yang sengaja memanfaatkan kesempatan," pungkas Edwin.

Seperti diketahui, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Walikota MOjokerto Suyitno dan sejumlah pejabat Pemkot Mojokerto dan 22 orang anggota DPRD Kota Mojokerto. Selain Pejabat dan Staf Pemkot, KPK juga memeriksa dua orang pengusaha konstruksi terkait kasus suap pengalihan anggaran PENS senilai Rp 13 miliar.